Tag: TN Komodo

Puluhan Kapal Pesiar yang Angkut Ribuan Wisatawan Asing Hanya Berlabuh di Perairan TN Komodo, Minim Dampak Ekonomi bagi Manggarai Barat

Pemerintah Daerah dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo berharap agar kapal pesiar itu bisa bersandar di Pelabuhan Marina Labuan Bajo

Tarif Baru Wisata di TN Komodo Lagi-lagi Picu Protes Pelaku Wisata dan DPRD, Efek Tata Kelola Minim Koordinasi Lintas Sektor  

PT Flobamor menetapkan tarif yang tidak sesuai dengan hasil pembicaraan dengan pihak terkait, termasuk pelaku wisata

Penyelundupan Komodo: Warga Setempat Terlibat dengan Jaringan di Bali, Dijual Puluhan Juta Per Ekor

Menurut polisi, motif dua warga Kampung Kerora, Pulau Rinca — bagian dari Taman Nasional Komodo — terlibat dalam jaringan perdagangan hewan langka itu "karena tidak ada kerja."

Tata Kelola TN Komodo Amburadul, Kantor Staf Presiden Gelar Rapat yang Libatkan PT Flobamor

Peserta rapat diharapkan tidak hanya membahas masalah kenaikan tiket, tetapi tata kelola TN Komodo yang saat ini amburadul karena ketidakjelasan koordinasti antarkementerian dan lembaga terkait.

Keuskupan Ruteng Minta Pemerintah Tinjau Keputusan ‘Sepihak’ PT Flobamor Naikkan Tarif di TN Komodo

Dalam sebuah dokumen hasil sidang pastoral, Keuskupan Ruteng menyebut kenaikan tiket oleh PT Flobamor menghambat kemajuan pariwisata dan menimbulkan konflik sosial

Dari Pelecehan Seksual oleh Guru Agama Katolik Hingga Deretan Proyek Bermasalah

Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan murid di sebuah SMK Negeri di Kabupaten Manggarai, NTT oleh seorang Guru Mata Pelajaran Agama Katolik menjadi salah satu fokus laporan Floresa.co selama bulan Desember. Di samping itu, beberapa lainnya adalah terkait proyek-proyek pemerintah yang mubazir, dugaan korupsi dalam pembangunan jalan untuk persiapan ASEAN Summit, kontroversi kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo dan proyek geothermal di Desa Wae Sano. Berikut ringkasan liputannya.

Desakan Walhi NTT untuk KLHK Terkait Kebijakan di TN Komodo: Perlu Evaluasi Diri Selain Koreksi Pemprov NTT

Kementerian LHK adalah “benteng terakhir” konservasi yang seharusnya dapat memastikan penegakan konservasi  dalam Kawasan TN Komodo dan karena itu perlu mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang membuka ruang bagi ekspansi korporasi bisnis pariwisata.

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Digagas Pemprov NTT, Didukung Presiden, Ujungnya Dibatalkan

Para pelaku wisata mendesak pemerintah mempublikasi keputusan pembatalan ini secara masif agar memberikan kepastian bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo pada tahun depan.

Karya Lama Verheijen yang Kian Relevan di Tanah Komodo

Kendati terbit lebih dari tiga dekade lalu, buku ini masih penting dibaca saat ini di tengah polemik berbagai kebijakan pemerintah di TN Komodo yang cenderung berupaya meminggirkan Ata Modo.

Pelaku Pariwisata Minta Ketegasan Pemerintah Pusat terkait Tarif Masuk ke TN Komodo

Pemerintah pusat diminta segera memberikan pengumuman apakah kenaikan tarif masuk 3,75 juta ke TN Komodo akan diterapkan atau tidak pada 1 Januari 2023.

Dari Relokasi Warga hingga Kenaikan Drastis Tarif Masuk; Kontroversi-kontroversi Gubernur Laiskodat di TN Komodo

Sejak memimpin NTT pada 2018, Gubernur Laiskodat melahirkan sejumlah kebijakan di TN Komodo yang memicu gejolak perlawanan. Selain karena mengancam keberadaan penduduk di dalam kawasan, juga karena dianggap tidak mengakomodasi aspirasi dari para pelaku wisata setempat.

Mempersoalkan Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum, Menentang Perusakan Ruang Hidup

Penetapan tersangka Gregorius Jeramu dalam kasus pengadaan lahan Terminal Kembur di Kabupaten Manggarai Timur mendapat sorotan dari kelompok warga yang menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, investasi yang mengusik ruang hidup warga dan memicu kecemasan terkait masalah lingkungan terus mendapat perlawanan, seperti proyek geothermal di Wae Sano dan Poco Leok, serta proyek pariwisata di kawasan Hutan Bowosie, Labuan Bajo. Demikian beberapa isu yang menjadi fokus liputan Floresa.co selama Bulan November 2022.

Respons Pemprov NTT terhadap Surat KLHK: Pergubnya Dicabut, Kebijakannya Dipertahankan

Pelaku wisata dan elemen sipil mempertanyakan klaim Pemprov NTT yang menyebut pencabutan Pergub terkait TN Komodo tidak berarti kebijakan mereka, termasuk terkait kenaikan tiket menjadi 3,75 juta rupiah pada awal tahun depan, batal

KLHK Gagalkan Upaya Pemprov NTT dan PT Flobamor Memonopoli Bisnis di TN Komodo

Dalam surat kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan langkah Pemerintah Provinsi NTT yang hendak menyerahkan urusan bisnis dan konservasi di TN Komodo kepada PT Flobamor bertentangan dengan undang-undang.
BerandaTOPIKTN Komodo