Selamat datang di KoLiterAksi yang secara khusus kami sediakan untuk artikel-artikel terkait edukasi. Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pemerhati pendidikan, maupun masyarakat umum untuk menulis. Setiap artikel dikurasi oleh tim editor kami. Inisiatif ini merupakan upaya mendukung literasi di NTT, khususnya di institusi-institusi pendidikan menengah hingga tinggi. Ketentuan pengiriman artikel bisa dicek dengan klik di sini!
Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan
Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.
Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli
Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.
Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka
“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.
Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam
Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.
Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022
“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.
Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo
Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.
Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif
Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.
Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’
“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.
Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?
Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Rezim Penghancur di Bowosie
Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.
Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara
"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."
Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak
Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD kabupaten...
“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak
Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.
Bendungan Wae Cebong di Mabar: Rusak Diduga Karena Tambang Pasir dan Ancaman Kelaparan untuk Warga
Rusaknya Bendungan Wae Cebong di Kabupaten Manggarai Barat membawa ancaman kelaparan bagi sekitar dua ribu warga di Desa Compang Longgo yang sawahnya bergantung pada pasokan air dari bendungan itu. Masalah ini diduga akibat aktivitas pertambangan pasir. Tim Floresa.co mengunjungi langsung kondisi bendungan itu baru-baru ini.
