Kericuhan yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara [TPS] yang terletak di halaman SDI Tebang itu membuat Fransiskus Latong (48) dan Flavianus Janu (22) diangkut ke Labuan Bajo untuk menjalani perawatan.
Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.
Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.
Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.
“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.
Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.
“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.
Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.
Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.
“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.
Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.
"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."
Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD kabupaten...
