Selamat datang di KoLiterAksi yang secara khusus kami sediakan untuk artikel-artikel terkait edukasi. Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pemerhati pendidikan, maupun masyarakat umum untuk menulis. Setiap artikel dikurasi oleh tim editor kami. Inisiatif ini merupakan upaya mendukung literasi di NTT, khususnya di institusi-institusi pendidikan menengah hingga tinggi. Ketentuan pengiriman artikel bisa dicek dengan klik di sini!
Pelaku Wisata Kepung Hotel Local Collection, Tuntut Pembatalan Launching Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo
Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.
Presiden Didesak Batalkan Kenaikan Tiket dan Cabut Izin Perusahaan-Perusahaan di TN Komodo
Floresa.co - Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan...
Mengapa Dirut BPOLBF Berani Klaim ‘Telah Sediakan 50 Destinasi Alternatif di Labuan Bajo’ Pada Momen Kenaikan Tarif ke TN Komodo?
Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.
Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?
Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Rezim Penghancur di Bowosie
Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.
Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak
Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD kabupaten...
“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak
Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.
Breaking News: Di Tengah Penolakan Warga, Penggusuran Jalan ke Hutan Bowosie Dimulai
Dikawal aparat keamanan TNI dan Polri, pembukaan jalan ke Kawasan Hutan Bowosie dimulai. Langkah ini dilakukan di tengah persoalan yang belum usai, terkait konflik lahan dengan warga.
Bendungan Wae Cebong di Mabar: Rusak Diduga Karena Tambang Pasir dan Ancaman Kelaparan untuk Warga
Rusaknya Bendungan Wae Cebong di Kabupaten Manggarai Barat membawa ancaman kelaparan bagi sekitar dua ribu warga di Desa Compang Longgo yang sawahnya bergantung pada pasokan air dari bendungan itu. Masalah ini diduga akibat aktivitas pertambangan pasir. Tim Floresa.co mengunjungi langsung kondisi bendungan itu baru-baru ini.
Pemda Manggarai Barat Akan Kelola Tanah Kerangan dengan Sistem BOT atau KPBU
Floresa.co - Pasca mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan segera mengelola aset tanah...
Pasca UNESCO dan IUCN Kunjungi Taman Nasional Komodo, Meluruskan Klaim Pemerintah
Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.
Fungsionaris Adat Nggorang Minta Pengelolaan Tanah Kerangan Tetap Perhatikan Kepentingan Publik
Floresa.co - Status tanah seluas 30 hektar milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sempat diklaim oleh berbagai pihak akhirnya kembali kepada kabupaten tersebut....
Ditandai dengan Pemasangan Papan Nama Baru, Kejaksaan Resmi Serahkan Lahan Kerangan Kepada Pemda Mabar
Floresa.co - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur secara resmi menyerahkan aset tanah 30 hektar di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan...
Kasus Korupsi Tanah Bandara Komodo Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang
Floresa.co - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat , Nusa Tenggara Timur , akan segara melimpahkan perkara korupsi pengalihan aset tanah Pemda Mabar kepada Pengadilan...
