Selamat datang di KoLiterAksi yang secara khusus kami sediakan untuk artikel-artikel terkait edukasi. Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pemerhati pendidikan, maupun masyarakat umum untuk menulis. Setiap artikel dikurasi oleh tim editor kami. Inisiatif ini merupakan upaya mendukung literasi di NTT, khususnya di institusi-institusi pendidikan menengah hingga tinggi. Ketentuan pengiriman artikel bisa dicek dengan klik di sini!
Antusiasme dan Kegeraman Warga di Habitat Komodo Menyaksikan ‘Dragon for Sale’
Warga di Kampung Komodo, menjadi salah satu komunitas yang menyaksikan tayangan perdana film yang mengangkat sisi gelap pariwisata super premium Labuan Bajo.
Banjir Melanda Labuan Bajo, Warga Sinyalir Akibat Proyek Pariwisata yang Babat Hutan
Banjir pada 4 April itu terjadi setelah pemerintah mulai mengerjakan beberapa proyek pariwisata di lokasi Hutan Bowosie yang telah dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan untuk bisnis wisata lewat Peraturan yang dibuat Presiden Joko Widodo pada 2018. Ini merupakan kawasan karts dan hutan penyangga kota Labuan Bajo
Penghargaan Adipura dari KLHK untuk Manggarai Barat: Layak?
Sementara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyambut antusias Piala Adipura yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan penghargaan itu.
Lembaga Gereja Katolik di Flores Ingatkan Presiden Tidak Abaikan Ganti Rugi Warga Terdampak Proyek Jalan untuk Persiapan ASEAN Summit
Hingga jalan itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2023 lalu, hak warga atas rumah dan lahan yang digusur masih belum dipenuhi.
Presiden Jokowi Resmikan Jalan di Labuan Bajo yang Dibangun Tanpa Ganti Rugi untuk Warga
Belasan rumah warga yang dibongkar tanpa ganti rugi, dan 30 hektar sawah yang terancam gagal panen karena saluran irigasi rusak akibat pembangunan jalan tersebut.
Menggugat Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, Flores
Label super prioritas bagi destinasi pariwisata Labuan Bajo yang membawa serta proses alienasi membutuhkan penguatan kesadaran kolektif warga lokal untuk menegaskan posisi sentral mereka dalam wacana pembangunan.
Tarif 3,75 Juta Gagal, Aktivitas PT Flobamor Tetap Perlu Dikawal
Kontrol publik tetap perlu bagi aktivitas PT Flobamor di TN Komodo, demi tetap tegaknya prinsip-prinsip konservasi dan ekonomi berbasis komunitas.
Perlu Penertiban untuk Agen Travel di Labuan Bajo; Belajar dari Kasus Kecelakaan Kapal KML Tiana Liveaboard
Selain mematuhi SOP, agen travel yang beroperasi Labuan Bajo juga perlu terdaftar pada asosiasi yang ada, agar memudahkan kontrol dan koordinasi ketika terjadi masalah.
Penguasaan Lahan Skala Masif: Sisi Gelap Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo
Penulis, seorang imam Katolik, menyoroti dua skema penguasaan lahan secara masif di Labuan Bajo yang berdampak bagi ekologi dan sosial; pembangunan berbagai infrastruktur skala besar dan alih kepemilikan lahan dari warga setempat ke para pemodal.
Terminal Nggorang Telantar Usai Dialihkan ke Provinsi; Parkir Liar Menjamur, Tantangan Jadikan Labuan Bajo ‘Smart City’
Telantarnya terminal ini yang berdampak pada kesemrawutan kota menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pemerintah menata Labuan Bajo sebagai 'smart city'
Kecelakaan Kapal yang Sedang Jadi Barang Bukti Picu Pertanyaan terkait Jaminan Keselamatan Berwisata di Labuan Bajo
Hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan Kapal KLM Tiana Liveaboard mengalami dua kali kecelakaan di perairan Taman Nasional Komodo.
Rumah Tenun Baku Peduli: Melestarikan Tenun, Menghidupi Penenun
Selama satu dekade, Rumah Tenun Baku Peduli berupaya melestarikan budaya tenun demi memberdayakan penenun secara ekonomi. Tempat ini menjadi salah satu destinasi pilihan wisatawan saat berkunjung ke Labuan Bajo.
Kebun Hidroponik yang Dibangun BPO-LBF: Digadang-gadang Bisa Pasok Sayur untuk Labuan Bajo, Kini Tidak Lagi Terurus
Proyek kebun hidroponik ini menambah deretan proyek pemerintah di Labuan Bajo yang mubazir.
Lembaga Advokasi Sebut Ada Indikasi Korupsi Dana Ganti Rugi Proyek Jalan Persiapan ASEAN Summit di Labuan Bajo
JPIC-SVD mempertanyakan alasan pemerintah tidak memberikan ganti rugi kepada warga terdampak proyek jalan itu yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang.
