Tag: Floresa

Dalam acara Hari Kebebasan Pers Sedunia di Labuan Bajo yang digelar Project Multatuli dan Floresa, para jurnalis, warga adat, kaum muda, aktivis dan akademisi bersama-sama mendiskusikan peran pers dalam mengawal proses pembangunan di Flores.

Tidak lama setelah kami mempublikasi laporan berjudul: Mereka yang Suaranya Diabaikan dan Dibungkam di Tengah Gegap Gempita ASEAN Summit di Labuan Bajo, hasil kolaborasi...

Warga menilai Bank Dunia tidak serius menanggapi suara penolakan mereka yang sudah disampaikan berulangkali, termasuk dalam pertemuan pertama pada Mei lalu.

Dicita-citakan untuk mempercantik Labuan Bajo, banyak dari pohon-pohon yang didatangkan dari daerah lain itu mati dan dibakar, sementara yang lainnya sudah mulai mengering. Ini adalah bagian dari proyek pemerintah pusat.

Sementara warga di Kabupaten Manggarai Timur mencetak sejarah dengan memenangi gugatan kasasi di Mahkamah Agung [MA] melawan pemerintah terkait penerbitan izin tambang, di sejumlah tempat di NTT kelompok warga masih terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka berhadapan dengan berbagai upaya pemerintah meloloskan kebijakan yang dianggap akan membawa petaka bagi masa depan mereka. Ini adalah inti sari dari beberapa topik yang menjadi fokus liputan Floresa.co selama bulan Oktober 2022.

Untuk membuktikan perbaikan tersebut, Kepala Dinas PU Manggarai, Lambertus Paput mengirimkan dua puluh satu foto yang diterima Floresa.co. Di dalam foto-foto tersebut terlihat tim dari Dinas PU Manggarai berseragam keki dan mengenakan rompi kuning. Juga terlihat pekerja yang sedang memperbaikai ruas jalan tersebut.

Proyek Terminal Kembur menelan anggaran sebesar Rp4 miliar. Sebanyak Rp400 juta digunakan untuk pengadaan lahan seluas 7.000 meter persegi tahun 2012. Sedangkan pembangunan fisik terminal dilakukan sejak 2013 sampai 2015 menghabiskan total anggaran senilai Rp3,6 miliar.

“Seluruh aparat yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan harus diusut secara tuntas, diseret dan diproses melalui mekanisme peradilan umum,” kata KontraS

Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Floresa.co - Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan...

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.