“Seluruh aparat yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan harus diusut secara tuntas, diseret dan diproses melalui mekanisme peradilan umum,” kata KontraS
Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.
“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.
Aksi massa ini adalah bagian dari rangkaian agenda penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo dengan sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA yang secara resmi diluncurkan 29 Juli dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.
Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.
Floresa.co - Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan...
Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.
Floresa.co - Status tanah seluas 30 hektar milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sempat diklaim oleh berbagai pihak akhirnya kembali kepada kabupaten tersebut....
Floresa.co - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat , Nusa Tenggara Timur , akan segara melimpahkan perkara korupsi pengalihan aset tanah Pemda Mabar kepada Pengadilan...
Floresa.co - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) secara resmi menerima kembali aset tanah seluas 30 hektar usai tuntasnya proses hukum terkait tanah itu yang...
Floresa.co – Sebuah rombongan wisatawan terekam dalam sebuah video tengah menyalakan petasan di Pulau Kalong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat , Nusa Tenggara...
Floresa.co - Baru setahun menjabat, kebijakan Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit dan wakilnya Heribertus Ngabut kembali mendapat sorotan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian...
