Floresa.co - Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menjanjikan bahwa Desa Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang akan menjadi lokasi pengembangan pariwisata.
Pernyataan itu ia sampaikan Jumat pekan...
Mereka menggelar orasi dari mobil komando, menggelar poster yang menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal, dan mengusung peti mati bertuliskan “RIP Nurani Pemda Mabar.”
Naasnya, penandatanganan MoU itu dibuat politisi Nasdem itu di tengah terus kokohnya penolakan warga terhadap proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia tersebut.
Rendahnya penghasilan dari menenun, membuat sejumlah ibu-ibu penenun muda di Lamba Leda Utara berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan biasanya, di antara mereka memilih merantau ke Kalimantan sebagai buruh sawit.
Proyek BPO-LBF ini sejatinya makin memperparah persoalan agraria dan kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Bowosie, sebagai hutan penyangga utama kebutuhan air warga, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis yang dengan jelas menyebabkan kerusakan lingkungan serta hanya menguntungkan pemodal.
Dalam konteks Pulau Flores, pemerintah harus lebih mendorong prinsip-prinsip pembangunan yang tidak berbasis pada skala besar dan rakus lahan serta menghentikan seluruh model pembangunan yang berdampak pada alih fungsi kawasan hutan.
Keburukan dari pengabaian ini adalah mem-framing masyarakat dalam kerangka depolitisasi. Depolitisasi merujuk pada, pola, mekanisme dan cara untuk mengapolitiskan masyarakat. Artinya, pembangunan di atas logik yang tidak melihat masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.
Skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan”, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, serta penghapusan AMDAL di atas lahan seluas 400 hektar tersebut memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis ekologi di wilayah itu.
Pemda Manggarai Timur diminta untuk memanfaatkan secara bijak hasil penelitian Badan Geologi dengan menempatkan kepentingan jangka panjang menjadi prioritas dibanding keuntungan finansial jangka pendek.
Publik sepenuhnya berharap agar pemerintahan yang baru di Kabupaten Manggarai Barat mampu mengoptimalkan kekuatan-kekuatan produksi di kabupaten itu sebagai kunci sukses pembangunan lima tahun ke depan. Harapan itu tentu tercapai dengan tersambungnya unit-unit produksi warga dengan kerja negara – kolaborasi antara kerja teknis birokrasi dan produk regulasi – serta akses warga terhadap pasar yang adil.
Peristiwa yang terjadi tahun 1989 di mana Bupati Gaspar Ehok meminta lahan kepada Fungsionaris Adat Nggorang merupakan peristiwa maha penting. Proses selanjutnya - yang bersifat administratif prosedural - ialah pelengkap. Masalah ini dibawa ke ranah tindak pidana korupsi karena lahan tersebut final milik Pemda Mabar dan tidak ada sengketa kepemilikan.
Satwa sebanyak 65 ekor ini diamankan di Pelabuhan ASDP Labuan Bajo atas kerjasama yang apik antara personil RKW Labuan Bajo bersama Stasiun Karantina Pertanian Labuan Bajo, KP3 Laut Labuan Bajo, dan ASDP Labuan Bajo.
