Proyek BPO-LBF ini sejatinya makin memperparah persoalan agraria dan kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Bowosie, sebagai hutan penyangga utama kebutuhan air warga, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis yang dengan jelas menyebabkan kerusakan lingkungan serta hanya menguntungkan pemodal.
Labuan Bajo, Floresa.co - Bupati Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) Edistasius Endi angkat bicara terkait rencana pembangunan pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan...
Penolakan warga terhadap peta Dinas Kehutanan dan BPO Labuan Bajo Flores karena warga adat Lancang, Wae Bo dan Raba telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1972. Di atas lahan tersebut sudah ada bangunan rumah dari warga masyarakat Lancang, berbagai jenis tanaman serta mata air.
Demi keberlanjutan ekologi Pulau Flores, BPO-LBF harus mengevaluasi rencana pembangunan bisnis wisata di hutan Bowosie, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen. Ini salah satu cara agar pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti cita-cita tertinggi dari BPO-LBF dapat terealisasi di bumi Flores.
Selain dugaan tilep dana sekitar 10 milir rupiah, disebutkan juga lembaga yang dipimpin Shana Fatina tersebut diduga membuat laporan tenaga kerja fiktif meski tetap mengalokasikan gaji kepada tenaga kerja yang dilaporkan tersebut.
