Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.
"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."
Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.
Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.
Prinsip Etis Kristiani cukup awas dengan anasir-anasir utilitaris di balik cerita-cerita besar. Jangan sampai terjadi “biarlah satu orang mati untuk semua bangsa” pada warga Wae Sano.
Demi keberlanjutan ekologi Pulau Flores, BPO-LBF harus mengevaluasi rencana pembangunan bisnis wisata di hutan Bowosie, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen. Ini salah satu cara agar pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti cita-cita tertinggi dari BPO-LBF dapat terealisasi di bumi Flores.
Dengan menggunakan metode IRAC (Issues, Regulations, Analysis, Conclusion), Elias Sumardi Dabur, advokat, pecinta keadilan dan perdamaian berpendapat bahwa Tanah Kerangan yang hingga kini menjadi polemik dan sedang diproses di Pengadilan Tipikor Kupang adalah sah sebagai milik Pemkab Mabar.
Oleh: CYPRI JEHAN PAJU DALE, warga Flores, Peneliti pada Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan
Foto seekor Ora atau Sebae—nama asli untuk Varanus komodoensis— berhadap-hadapan dengan...
OLEH: VENANSIUS HARYANTO, Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Advokasi Sunspirit for Justice and Peace - Labuan Bajo
Keberagaman satwa endemik sebagai daya tarik utama kawasan konservasi...
Oleh: AGUSTINUS RAHMANTO, ASN Dinas Pendidikan Manggarai Timur, sedang studi Master of Education (Leadership and Management) di Flinders University, Australia
Kementerian Pendidikan telah mencanangkan Program...
