Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.
"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."
Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.
Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.
Mendatangi dan mendatangkan mereka yang disebut pendoa seringkali jadi pilihan untuk menyembuhkan penderita gangguan jiwa. Ini umum terjadi di wilayah seperti Flores. Namun, yang didapat acapkali bukanlah kesembuhan, tetapi malah penderitaan baru.
Setiap kota, termasuk Kota Ruteng, tulis Frumens Arwan, selalu punya dua sisi: yang dipertontonkan dan yang disingkirkan seperti najis. Sisi yang kedua itu harus segera disadari, disembuhkan, dan dijamah, tidak terus-menerus disingkirkan.
Sejarah mencatat bahwa sejumlah mantan mahasiswa yang sebelumnya getol menentang kekuasaan justru―meminjam istilah Benda―berkhianat secara intelektual setelah terbuka jalannya menuju kekuasaan.
Kalau Anda belum gerah melihat mentalitas feodal dalam Gereja, sebaiknya mari merenungkan ulang tentang kesalehan Kristiani. Tentu, sambil tidak lupa berdoa untuk para imam yang peduli pada masyarakat kecil, imam yang sangat sederhana, yang ‘berbau domba’ menurut kata-kata Paus Fransiskus.
Dalam konteks Pulau Flores, pemerintah harus lebih mendorong prinsip-prinsip pembangunan yang tidak berbasis pada skala besar dan rakus lahan serta menghentikan seluruh model pembangunan yang berdampak pada alih fungsi kawasan hutan.
Keburukan dari pengabaian ini adalah mem-framing masyarakat dalam kerangka depolitisasi. Depolitisasi merujuk pada, pola, mekanisme dan cara untuk mengapolitiskan masyarakat. Artinya, pembangunan di atas logik yang tidak melihat masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.
