Kategori

GAGASAN

BACA JUGA

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Bowosie: Bisnis Orang Pusat di Labuan Bajo?

Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.

Pasca UNESCO dan IUCN Kunjungi Taman Nasional Komodo, Meluruskan Klaim Pemerintah

Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.

Romo Kodok

"Apa yang hilang di jaman ini? Yang hilang adalah imam-imam yang bekerja dari akar rumput. Yang menemukan imannya dari bawah. Yang berjuang untuk keadilan semata-mata untuk menjalankan imannya," tulis Made Supriatma.

Hutan Bowosie dalam Ancaman Proyek Wisata

Demi keberlanjutan ekologi Pulau Flores, BPO-LBF harus mengevaluasi rencana pembangunan bisnis wisata di hutan Bowosie, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen. Ini salah satu cara agar pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti cita-cita tertinggi dari BPO-LBF dapat terealisasi di bumi Flores.

Mengapa Tanah Kerangan Sah Milik Pemkab Mabar?

Dengan menggunakan metode IRAC (Issues, Regulations, Analysis, Conclusion), Elias Sumardi Dabur, advokat, pecinta keadilan dan perdamaian berpendapat bahwa Tanah Kerangan yang hingga kini menjadi polemik dan sedang diproses di Pengadilan Tipikor Kupang adalah sah sebagai milik Pemkab Mabar.

Komodo vs Pembangunanisme Kolonial

Oleh: CYPRI JEHAN PAJU DALE, warga Flores, Peneliti pada Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan Foto seekor Ora atau Sebae—nama asli untuk Varanus komodoensis— berhadap-hadapan dengan...

Taman Nasional Komodo di Ambang Bencana Ekologi dan Sosial

OLEH: VENANSIUS HARYANTO, Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Advokasi Sunspirit for Justice and Peace - Labuan Bajo  Keberagaman satwa endemik sebagai daya tarik utama kawasan konservasi...

POP dan Pengembangan Profesionalisme Guru yang Kontekstual dan Berkelanjutan

Oleh: AGUSTINUS RAHMANTO, ASN Dinas Pendidikan Manggarai Timur, sedang studi Master of Education (Leadership and Management) di Flinders University, Australia Kementerian Pendidikan telah mencanangkan Program...

Persoalan Pembangunan Geopark di Taman Nasional Komodo

Floresa.co -  Dalam rangka persiapan KTT G-20, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) hendak membangun...

Paling Banyak Dibaca