Floresa.co membuka kesempatan kepada Anda yang ingin menulis untuk publik melalui rubrik “Analisis” dan “Literasi.”

PERSPEKTIF

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor dan Pulau Lembata,merupakan penghasil kemiri utama di Indonesia. Buah kemiri itu masih dijual dalam...

Go’et: Seni Sastra Masyarakat Manggarai

Oleh: HIRONIMUS EDISON Tradisi tulisan umumnya terbentuk dari tradisi lisan. Tradisi tulisan sering disebut sebagai tradisi lisan yang dibekukan.  Itu bukanlah suatu hal yang mengherankan....

Gereja dan Pemberantasan Korupsi

Oleh: PASTOR PETER C AMAN Seruan Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2016 mengingatkan kita akan dampak buruk dan massif dari korupsi. Korupsi merusak martabat manusia,...

Demokrasi dalam Dunia Pendidikan

Oleh: YULITA HETY SUJAYA Konsep demokrasi seringkali dihubungkan dengan kehidupan politik. Karena itu, ketika menyebut kata demokrasi berarti padanannya sudah jelas yaitu aspek politik. Anggapan demikian...

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Bowosie: Bisnis Orang Pusat di Labuan Bajo?

Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor dan Pulau Lembata,merupakan penghasil kemiri utama di Indonesia. Buah kemiri itu masih dijual dalam...

Go’et: Seni Sastra Masyarakat Manggarai

Oleh: HIRONIMUS EDISON Tradisi tulisan umumnya terbentuk dari tradisi lisan. Tradisi tulisan sering disebut sebagai tradisi lisan yang dibekukan.  Itu bukanlah suatu hal yang mengherankan....

Gereja dan Pemberantasan Korupsi

Oleh: PASTOR PETER C AMAN Seruan Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2016 mengingatkan kita akan dampak buruk dan massif dari korupsi. Korupsi merusak martabat manusia,...

Demokrasi dalam Dunia Pendidikan

Oleh: YULITA HETY SUJAYA Konsep demokrasi seringkali dihubungkan dengan kehidupan politik. Karena itu, ketika menyebut kata demokrasi berarti padanannya sudah jelas yaitu aspek politik. Anggapan demikian...

Most Popular