Kategori

PARIWISATA

BACA JUGA

“Pariwisata Holistik” Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan

Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?

Izin PT SKL dan PT KWE di TNK Dievaluasi, Langkah di Tengah Perlawanan Warga dan Teguran UNESCO

Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengevaluasi izin dua perusahan itu, masyarakat sipil mengingatkan agar izin-izin itu dicabut jika pemerintah memiliki komitmen serius pada konservasi kawasan TNK dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sambut Kunjungan Jokowi, Pegiat Lingkungan dan Pariwisata Desak Hentikan Rencana Pembangunan di TN Komodo dan Hutan Bowosie

Pegiat lingkungan dan pariwisata ini mendesak agar pemerintah mencabut semua konsensi perusahaan swasta di Taman Nasional Komodo serta membatalkan rencana pengalihfungsian Hutan Bowosie untuk dijadikan tempat pariwisata eksklusif

Setelah Ruang Hidup Komodo, Proyek Super Premium Jokowi juga Ancam 400 Hektar Hutan Penyangga Kota Labuan Bajo

Proyek BPO-LBF ini sejatinya makin memperparah persoalan agraria dan kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Bowosie, sebagai hutan penyangga utama kebutuhan air warga, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis yang dengan jelas menyebabkan kerusakan lingkungan serta hanya menguntungkan pemodal.

Kebun dan Tanah Rumah Dicaplok Kehutanan dan BPO Labuan Bajo – Flores jadi Destinasi Wisata, Warga Adat Lapor ke Bupati dan DPRD  

Penolakan warga terhadap peta Dinas Kehutanan dan BPO Labuan Bajo Flores karena warga adat Lancang, Wae Bo dan Raba telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1972. Di atas lahan tersebut sudah ada bangunan rumah dari warga masyarakat Lancang, berbagai jenis tanaman serta mata air.

Proyek Pariwisata BOP-LBF di atas 400 Hektar Hutan Bowosie – Labuan Bajo: Tanpa Amdal Hingga Keringanan Pajak untuk Perusahaan

Skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan”, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, serta penghapusan AMDAL di atas lahan seluas 400 hektar tersebut memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis ekologi di wilayah itu.

Tanah Kerangan dan Asa Mengurai Benang Kusut Mafia Tanah di Labuan Bajo

Ada cahaya harapan untuk mengakhiri sengkarut polemik lahan di Labuan Bajo yang melibatkan para mafia, yang jaringannya masuk hingga ke dalam institusi pemerintah. Pengusutan kasus Tanah Kerangan menjadi pintu masuk untuk itu.

Badan Karantina Surabaya Gagalkan 380 Burung dari Ende  

Floresa.co - Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, Jawa Timur, berhasil menggagalkan masuknya 380 burung berkicau asal Ende, Nusa Tenggara Timur, yang tidak dilengkapi...

Desa di Ende Luncurkan Program Kampung Inggris

Floresa.co - Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende meluncurkan program Kampung Inggris, bagian dari kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) para suster Kongregasi...

Didesak Tolak Pembangunan Sarpras, Kepala TN Komodo Diam Lalu Pergi, Massa: Jangan Jadi Boneka    

Labuan Bajo, Floresa.co - Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Lukita Awang memilih meninggalkan massa aksi dari elemen sipil Manggarai Barat (Mabar) usai didesak...

Paling Banyak Dibaca