Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.
“Taman Nasional Komodo di bawah kepemimpinan Bapak Awang telah digadai. Taman Nasional Komodo, yang merupakan milik negara telah digadaikan kepada perusahaan tertentu,” ujar warga.
“Gereja (seharusnya) bela kami! Gereja (seharusnya) beri suara! Gereja jangan hanya diam! Jangan hanya nyaman bersembunyi di balik tembok!” kata salah seorang orator.
Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.
Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.
“Taman Nasional Komodo di bawah kepemimpinan Bapak Awang telah digadai. Taman Nasional Komodo, yang merupakan milik negara telah digadaikan kepada perusahaan tertentu,” ujar warga.
“Gereja (seharusnya) bela kami! Gereja (seharusnya) beri suara! Gereja jangan hanya diam! Jangan hanya nyaman bersembunyi di balik tembok!” kata salah seorang orator.
Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.
Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?
Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengevaluasi izin dua perusahan itu, masyarakat sipil mengingatkan agar izin-izin itu dicabut jika pemerintah memiliki komitmen serius pada konservasi kawasan TNK dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
