Jumat, 24 September 2021

Surat Terbuka Warga Wae Sano: Rekomendasi Uskup Ruteng Gadaikan Masa Depan...

“Irama kehidupan kami yang teratur sekarang hendak dibenturkan dan dirusak dengan kehendak menjalankan proyek yang serba harus jadi, harus segera, harus diterima apapun risikonya,”  kata mereka.

Gereja Keuskupan Ruteng dan Geothermal Wae Sano

Prinsip Etis Kristiani cukup awas dengan anasir-anasir utilitaris di balik cerita-cerita besar. Jangan sampai terjadi “biarlah satu orang mati untuk semua bangsa” pada warga Wae Sano.

Surat Uskup Ruteng Terkait Geothermal Picu Protes Warga Wae Sano

Warga di Wae Sano mempertanyakan isi surat Uskup Ruteng yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo yang mengabaikan suara protes mereka.

Bersamaan dengan Puncak Anugerah Pesona Indonesia, Warga Labuan Bajo Gelar Festival...

Seperti ‘desing peluru tak bertuan,’ penggalan bait dalam senandung ‘Sunset di Tanah Anarki’ karya Supermen Is Dead, begitulah kira-kira rencana pembangunan pariwisata di Hutan Bowosie serta kebun dan tanah rumah warga. Tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi. Tiba-tiba muncul begitu saja. Menghujam hati. Menguras waktu, tenaga dan emosi warga. Hari-hari pun menjadi tak benderang.

Kebun dan Tanah Rumah Dicaplok Kehutanan dan BPO Labuan Bajo –...

Penolakan warga terhadap peta Dinas Kehutanan dan BPO Labuan Bajo Flores karena warga adat Lancang, Wae Bo dan Raba telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1972. Di atas lahan tersebut sudah ada bangunan rumah dari warga masyarakat Lancang, berbagai jenis tanaman serta mata air.

Hutan Bowosie dalam Ancaman Proyek Wisata

Demi keberlanjutan ekologi Pulau Flores, BPO-LBF harus mengevaluasi rencana pembangunan bisnis wisata di hutan Bowosie, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen. Ini salah satu cara agar pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti cita-cita tertinggi dari BPO-LBF dapat terealisasi di bumi Flores.

Saksi: Tanah di Kerangan Dijual Rp 25 Miliar ke Ayana, Uangnya...

Tiga warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Kerangan menjualnya melalui makelar. Dari harga di Akta Jual Beli senilai Rp 8 miliar, harga tanah itu membengkak menjadi Rp 25 miliar. Uang hasil lego tanah pemerintah itu mengalir ke sejumlah pihak, dengan masing-masing orang mendapat jatah di atas Rp 1 miliar.

Tolak Tambang Batu Gamping, Warga Lingko Lolok Gugat Bupati Matim dan...

Gugatan itu mereka layangkan karena Agas dan Laiskodat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping kepada PT. Istindo Mitra Manggarai di Lingko Lolok yang diteken pada 23 November 2020.

Saksi Sebut Dokumen Asli Tanah Kerangan Hilang di Kanwil Pertanahan NTT

Saksi kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui Pemda Mabar memiliki dokumen asli atas tanah Kerangan. Namun bermasalah karena dokumen yang diajukan hilang di Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan NTT.

Saksi Kasus Korupsi Aset Pemda Sebut ‘Ada yang Disembunyikan Badan Pertanahan...

Selain informasi ‘pengurangan luasan aset lahan Kerangan tanpa berita acara yang harus diketahui pemohon hak’, saksi juga menyatakan bahwa ada hal yang disembunyikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar.

BPOP Labuan Bajo-Flores Diduga Tilep Dana 10 Miliar  

Selain dugaan tilep dana sekitar 10 milir rupiah, disebutkan juga lembaga yang dipimpin Shana Fatina tersebut diduga membuat laporan tenaga kerja fiktif meski tetap mengalokasikan gaji kepada tenaga kerja yang dilaporkan tersebut.

Proyek Pariwisata BOP-LBF di atas 400 Hektar Hutan Bowosie – Labuan...

Skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan”, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, serta penghapusan AMDAL di atas lahan seluas 400 hektar tersebut memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis ekologi di wilayah itu.

Pemeriksaan Setempat Sidang Korupsi Lahan Pemda Mabar, JPU Hadirkan Mantan Pejabat...

Sidang dengan agenda pemeriksaan setempat ini merupakan agenda lanjutan terhadap kasus korupsi terhadap lahan Kerangan yang merugikan keuangan negara sekitar 1,3 triliun. Hadir dalam sidang tersebut, dua majelis hakim, JPU, pengacara terdakwa, saksi dan berbagai unsur dari Pemkab Mabar.