Rabu, 4 Agustus 2021

Hutan Bowosie dalam Ancaman Proyek Wisata

Demi keberlanjutan ekologi Pulau Flores, BPO-LBF harus mengevaluasi rencana pembangunan bisnis wisata di hutan Bowosie, dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen. Ini salah satu cara agar pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti cita-cita tertinggi dari BPO-LBF dapat terealisasi di bumi Flores.

Saksi: Tanah di Kerangan Dijual Rp 25 Miliar ke Ayana, Uangnya...

Tiga warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Kerangan menjualnya melalui makelar. Dari harga di Akta Jual Beli senilai Rp 8 miliar, harga tanah itu membengkak menjadi Rp 25 miliar. Uang hasil lego tanah pemerintah itu mengalir ke sejumlah pihak, dengan masing-masing orang mendapat jatah di atas Rp 1 miliar.

Tolak Tambang Batu Gamping, Warga Lingko Lolok Gugat Bupati Matim dan...

Gugatan itu mereka layangkan karena Agas dan Laiskodat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping kepada PT. Istindo Mitra Manggarai di Lingko Lolok yang diteken pada 23 November 2020.

Saksi Sebut Dokumen Asli Tanah Kerangan Hilang di Kanwil Pertanahan NTT

Saksi kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui Pemda Mabar memiliki dokumen asli atas tanah Kerangan. Namun bermasalah karena dokumen yang diajukan hilang di Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan NTT.

Saksi Kasus Korupsi Aset Pemda Sebut ‘Ada yang Disembunyikan Badan Pertanahan...

Selain informasi ‘pengurangan luasan aset lahan Kerangan tanpa berita acara yang harus diketahui pemohon hak’, saksi juga menyatakan bahwa ada hal yang disembunyikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar.

BPOP Labuan Bajo-Flores Diduga Tilep Dana 10 Miliar  

Selain dugaan tilep dana sekitar 10 milir rupiah, disebutkan juga lembaga yang dipimpin Shana Fatina tersebut diduga membuat laporan tenaga kerja fiktif meski tetap mengalokasikan gaji kepada tenaga kerja yang dilaporkan tersebut.

Proyek Pariwisata BOP-LBF di atas 400 Hektar Hutan Bowosie – Labuan...

Skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan”, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, serta penghapusan AMDAL di atas lahan seluas 400 hektar tersebut memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis ekologi di wilayah itu.

Pemeriksaan Setempat Sidang Korupsi Lahan Pemda Mabar, JPU Hadirkan Mantan Pejabat...

Sidang dengan agenda pemeriksaan setempat ini merupakan agenda lanjutan terhadap kasus korupsi terhadap lahan Kerangan yang merugikan keuangan negara sekitar 1,3 triliun. Hadir dalam sidang tersebut, dua majelis hakim, JPU, pengacara terdakwa, saksi dan berbagai unsur dari Pemkab Mabar.

Villa Warga Negara Amerika di Labuan Bajo Terbakar Disambar Petir

Petir tersebut menghasilkan percikan api lalu menyerang salah satu sudut bangunan itu. Dari sudut itu, api merambat ke sudut-sudut lain. Meski hujan terus mengguyur, namun bangunan yang terbuat dari bambu dan beratap alang-alang itu memudahkan api menyulut hingga ke sudut-sudut.

Mendorong Kekuatan Produksi: Harapan Petani, Peternak dan Pelaku Wisata untuk Pemimpin...

Publik sepenuhnya berharap agar pemerintahan yang baru di Kabupaten Manggarai Barat mampu mengoptimalkan kekuatan-kekuatan produksi di kabupaten itu sebagai kunci sukses pembangunan lima tahun ke depan. Harapan itu tentu tercapai dengan tersambungnya unit-unit produksi warga dengan kerja negara – kolaborasi antara kerja teknis birokrasi dan produk regulasi – serta akses warga terhadap pasar yang adil.

Promosikan “Tenun Pabrik” Sebagai Tenun Manggarai, BNN NTT Dikecam Pegiat Tenun

Elisabeth menegaskan, sekalipun video yang dipublikasikan BNN NTT itu memiliki niat untuk terlibat aktif dalam mempromosi dan mendukung langsung ekonomi masyarakat kecil, tetapi, bagi dia, tetap sebagai sebuah kesalahan yang sangat fatal.

Putusan Komisi Informasi: Laporan Evaluasi Dampak Panas Bumi ialah Informasi Terbuka

Di dalam logika hukum administrasi, siapa yang mengeluarkan izin, dia punya kewenangan, dia punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi izin. Dan, ESDM ialah otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin panas bumi. Menjadi aneh dan lucu sekali ketika ESDM dalam proses-proses persidangan mengatakan bahwa itu bukan kewenangannya. Lalu, bagaimana ia bisa mengatakan bahwa dampak ini ditimbulkan oleh apa kalau dia menganggap itu tidak punya kewenangan.

Murid SMPN di Matim Bertaruh Nyawa demi Ikut Ujian Digital

Jalan kaki, lalu menyeberangi sungai sambil membawa berbagai perlengkapan untuk ujian menjadi jalan satu-satunya bagi murid di Manggarai Timur untuk bisa mengikuti ujian berbasis digital.