ARTIKEL UTAMA

Saksi kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui Pemda Mabar memiliki dokumen asli atas tanah Kerangan. Namun bermasalah karena dokumen yang diajukan hilang di Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan NTT.

Selain informasi ‘pengurangan luasan aset lahan Kerangan tanpa berita acara yang harus diketahui pemohon hak’, saksi juga menyatakan bahwa ada hal yang disembunyikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar.

Selain dugaan tilep dana sekitar 10 milir rupiah, disebutkan juga lembaga yang dipimpin Shana Fatina tersebut diduga membuat laporan tenaga kerja fiktif meski tetap mengalokasikan gaji kepada tenaga kerja yang dilaporkan tersebut.

Skema penghapusan hutan menjadi “kawasan bukan hutan”, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, serta penghapusan AMDAL di atas lahan seluas 400 hektar tersebut memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis ekologi di wilayah itu.

Sidang dengan agenda pemeriksaan setempat ini merupakan agenda lanjutan terhadap kasus korupsi terhadap lahan Kerangan yang merugikan keuangan negara sekitar 1,3 triliun. Hadir dalam sidang tersebut, dua majelis hakim, JPU, pengacara terdakwa, saksi dan berbagai unsur dari Pemkab Mabar.

Petir tersebut menghasilkan percikan api lalu menyerang salah satu sudut bangunan itu. Dari sudut itu, api merambat ke sudut-sudut lain. Meski hujan terus mengguyur, namun bangunan yang terbuat dari bambu dan beratap alang-alang itu memudahkan api menyulut hingga ke sudut-sudut.

Publik sepenuhnya berharap agar pemerintahan yang baru di Kabupaten Manggarai Barat mampu mengoptimalkan kekuatan-kekuatan produksi di kabupaten itu sebagai kunci sukses pembangunan lima tahun ke depan. Harapan itu tentu tercapai dengan tersambungnya unit-unit produksi warga dengan kerja negara – kolaborasi antara kerja teknis birokrasi dan produk regulasi – serta akses warga terhadap pasar yang adil.

Elisabeth menegaskan, sekalipun video yang dipublikasikan BNN NTT itu memiliki niat untuk terlibat aktif dalam mempromosi dan mendukung langsung ekonomi masyarakat kecil, tetapi, bagi dia, tetap sebagai sebuah kesalahan yang sangat fatal.

Di dalam logika hukum administrasi, siapa yang mengeluarkan izin, dia punya kewenangan, dia punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi izin. Dan, ESDM ialah otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin panas bumi. Menjadi aneh dan lucu sekali ketika ESDM dalam proses-proses persidangan mengatakan bahwa itu bukan kewenangannya. Lalu, bagaimana ia bisa mengatakan bahwa dampak ini ditimbulkan oleh apa kalau dia menganggap itu tidak punya kewenangan.

Jalan kaki, lalu menyeberangi sungai sambil membawa berbagai perlengkapan untuk ujian menjadi jalan satu-satunya bagi murid di Manggarai Timur untuk bisa mengikuti ujian berbasis digital.

Ada cahaya harapan untuk mengakhiri sengkarut polemik lahan di Labuan Bajo yang melibatkan para mafia, yang jaringannya masuk hingga ke dalam institusi pemerintah. Pengusutan kasus Tanah Kerangan menjadi pintu masuk untuk itu.

Peristiwa yang terjadi tahun 1989 di mana Bupati Gaspar Ehok meminta lahan kepada Fungsionaris Adat Nggorang merupakan peristiwa maha penting. Proses selanjutnya - yang bersifat administratif prosedural - ialah pelengkap. Masalah ini dibawa ke ranah tindak pidana korupsi karena lahan tersebut final milik Pemda Mabar dan tidak ada sengketa kepemilikan.

Lima tewas dan puluhan lain dirawat di rumah sakit akibat semburan gas beracun dari proyek geothermal di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara bulan lalu. Kasus ini bisa jadi bukan yang terburuk yang mungkin terjadi, tetapi baru peringatannya. Flores bagian dari daerah yang sudah mesti waspada.