Selasa, 26 Oktober 2021

Meski Warga Tetap Tolak, Pemerintah Ngotot Proyek Geothermal Wae Sano Dieksekusi...

Berbagai macam upaya telah dilakukan warga Wae Sano untuk menolak proyek itu, setidaknya sejak 2018 lalu. Diskusi, demonstrasi, menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD bahkan mengirimkan surat kepada Bank Dunia, semuanya sudah dilakukan. Pasalnya, mereka tidak pernah memberikan persetujuan agar para pemilik kepentingan di balik proyek boleh melanjutkan tahapan eksplorasi.

Bupati Mabar Teken MoU Dukung Proyek Geothermal Wae Sano di Tengah...

Naasnya, penandatanganan MoU itu dibuat politisi Nasdem itu di tengah terus kokohnya penolakan warga terhadap proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia tersebut.

Pemerintah Hendak Eksekusi Proyek Geothermal Wae Sano, Warga Tetap Menolak dan...

Hal itu mereka sampaikan setelah sebelumnya, mereka telah menulis surat menyatakan penolakan terhadap proyek itu. Bank Dunia pernah membalas surat itu dan berjanji akan bertatap muka. Sementara itu, kabarnya, proyek itu akan dieksekusi pada awal tahun 2022 meskipun warga tetap menolak.

Catatan Pertemuan Antara Pemerintah dan Perusahaan dengan Pemilik Lahan Proyek Geothermal...

Warga penolak proyek geothermal menilai, pertemuan tersebut sudah melangkahi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya di mana pemerintah dan perusahaan telah menyampaikan akan membatalkan pembangunan di well pad B tersebut.

Walhi NTT Kemukakan Praktek Pembangunan yang Abaikan Keselamatan Rakyat dan Lingkungan...

Bersolidaritas Melawan Penghancuran Lingkungan Hidup dan Pengabaian Hak Rakyat menuju Keadilan Ekologi di NTT

Catatan Sosialisasi Lanjutan Proyek Geothermal Poco Leok: Warga Utarakan Kecemasan dan...

“Saya hanya memberi masukan, bahwa kegiatan seperti ini penting dilakukan di setiap kampung adat, sebab kehadiran kami di sini bukan berarti mewakili warga adat di kampung adat kami,"

Selain dengan Kementerian ESDM, Keuskupan Ruteng juga Teken MoU dengan Kemenpar...

MoU dengan Kemenpar dan Pemda Mabar merupakan kedua yang diteken oleh Keuskupan Ruteng setelah sebelumnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] terkait dengan proyek Geothermal Wae Sano, Mabar.

Saat Generasi Penenun Songke Semakin Tua, Karya Intelektual Perempuan Adat Manggarai...

Rendahnya penghasilan dari menenun, membuat sejumlah ibu-ibu penenun muda di Lamba Leda Utara berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan biasanya, di antara mereka memilih merantau ke Kalimantan sebagai buruh sawit.

Manifesto Masyarakat Desa Gorontalo – Labuan Bajo: Usir BPO-LBF dari Wilayah...

Desakan itu diutarakan warga Desa Gorontalo karena BPO-LBF turut mengklaim wilayah APL Bowosie yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian mereka. Wilayah itu, oleh BPO-LBF rencananya akan dijadikan destinasi wisata ekslusif. Bahkan lembaga yang dipimpin Shana Fatina itu berani menanam pilar tanpa berkoordinasi dengan mereka.

Warganya Kelaparan Saat Isoman, Pemkab Manggarai Sedang Berpikir Agar Mereka Dibantu...

Biasanya, saat tidak bisa mengolah lahan, suami dari Magdalena Lanus (26) ini bekerja sebagai tukang ojek. Namun sejak sepekan terakhir, sepeda motor butut miliknya hanya diparkir di samping rumah karena ia terpapar virus corona.

Proyek Pembibitan Kayu dan Buah Milik KLHK dan Kemenparekraf di Labuan...

Proyek pembibitan kayu dan buah-buahan itu dilaksanakan di kawasan hutan Bowosie - satu kesatuan wilayah dengan lahan 400 hektar yang akan dikelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Naasnya, terdapat mata air yang letaknya tak jauh dari lokasi proyek.

Hutan Bowosie Sebagai Tempat Produksi Air Tanah untuk Wilayah Cekungan Air...

Wilayah Cekungan Air Tanah [CAT] Labuan Bajo memiliki kaitan erat dengan Hutan Bowosie sebagai tempat memproduksi air tanah. Berdasarkan studi, potensi CAT Labuan Bajo mencapai sekitar 191.000.000 m3 per tahun.

Hasil Rapat Terbatas di Bandara Komodo: Pemerintah Janji Kembalikan Kebun dan...

Pemerintah berjanji akan mengembalikan kebun dan tanah rumah milik warga adat Lancang, di Kelurahan Wae Kelambu – Labuan Bajo yang ‘dihutankan’ untuk dijadikan destinasi wisata yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores [BPO–LBF].