Senin, 20 September 2021

Manifesto Masyarakat Desa Gorontalo – Labuan Bajo: Usir BPO-LBF dari Wilayah...

Desakan itu diutarakan warga Desa Gorontalo karena BPO-LBF turut mengklaim wilayah APL Bowosie yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian mereka. Wilayah itu, oleh BPO-LBF rencananya akan dijadikan destinasi wisata ekslusif. Bahkan lembaga yang dipimpin Shana Fatina itu berani menanam pilar tanpa berkoordinasi dengan mereka.

Warganya Kelaparan Saat Isoman, Pemkab Manggarai Sedang Berpikir Agar Mereka Dibantu...

Biasanya, saat tidak bisa mengolah lahan, suami dari Magdalena Lanus (26) ini bekerja sebagai tukang ojek. Namun sejak sepekan terakhir, sepeda motor butut miliknya hanya diparkir di samping rumah karena ia terpapar virus corona.

Proyek Pembibitan Kayu dan Buah Milik KLHK dan Kemenparekraf di Labuan...

Proyek pembibitan kayu dan buah-buahan itu dilaksanakan di kawasan hutan Bowosie - satu kesatuan wilayah dengan lahan 400 hektar yang akan dikelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Naasnya, terdapat mata air yang letaknya tak jauh dari lokasi proyek.

Hutan Bowosie Sebagai Tempat Produksi Air Tanah untuk Wilayah Cekungan Air...

Wilayah Cekungan Air Tanah [CAT] Labuan Bajo memiliki kaitan erat dengan Hutan Bowosie sebagai tempat memproduksi air tanah. Berdasarkan studi, potensi CAT Labuan Bajo mencapai sekitar 191.000.000 m3 per tahun.

Hasil Rapat Terbatas di Bandara Komodo: Pemerintah Janji Kembalikan Kebun dan...

Pemerintah berjanji akan mengembalikan kebun dan tanah rumah milik warga adat Lancang, di Kelurahan Wae Kelambu – Labuan Bajo yang ‘dihutankan’ untuk dijadikan destinasi wisata yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores [BPO–LBF].

Setelah Ruang Hidup Komodo, Proyek Super Premium Jokowi juga Ancam 400...

Proyek BPO-LBF ini sejatinya makin memperparah persoalan agraria dan kerusakan lingkungan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Bowosie, sebagai hutan penyangga utama kebutuhan air warga, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis yang dengan jelas menyebabkan kerusakan lingkungan serta hanya menguntungkan pemodal.

Kebakaran Savana di Taman Nasional Komodo Kembali Terjadi, Apa yang Harus...

Kebakaran yang terjadi berulang di Taman Nasional Komodo menunjukan bahwa padang savana menjadi salah satu ekosistem yang rentan terhadap kebakaran, namun tidak menjadi perhatian prioritas pengambil kebijakan.

Meski Diperingati UNESCO, Pemerintah Ngotot Lanjutkan Proyek “Jurassic Park” dan Izin...

Pemerintah menyatakan pemberian izin wisata TNK kepada sejumlah perusahaan swasta "dibolehkan" dan berkomitmen untuk tetap melibatkan masyarakat setempat. Sementara itu, proyek yang sebagian besar telah selesai tetap dilanjutkan, termasuk di Pulau Rinca yang sudah mencapai 95%.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional...

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

UNESCO Desak Hentikan Proyek di Habitat Komodo, Ini Poin-poin Harapan Publik

Floresa.co – Lembaga PBB, UNESCO mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek infrastruktur dan perizinan investasi resort di Taman Nasional Komodo (TNK). Menurut peneliti...

Kejaksaan Sita Uang 1,2 M dari Saksi Kasus Pengalihan Aset Pemda...

Meski ada penyitaan uang, pihak Kejari tidak meyebut identitas pemilik uang dan detail kasusnya.

Diangkat Melaui SK Kadis, Tiga Tahun Tenaga Kontrak di Mabar Jadi...

Pemda Mabar berjanji akan mengambil langkah "pemecatan" terhadap Tenaga Kontrak Daerah yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Rencana Pengeboran Geothermal di Poco Leok dan Pengabaian Warga

Keburukan dari pengabaian ini adalah mem-framing masyarakat dalam kerangka depolitisasi. Depolitisasi merujuk pada, pola, mekanisme dan cara untuk mengapolitiskan masyarakat. Artinya, pembangunan di atas logik yang tidak melihat masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.