Floresa.co membuka kesempatan kepada Anda yang ingin menulis untuk publik melalui rubrik “Analisis” dan “Literasi.”

BerandaPERISTIWA‘Trusted Media Summit’ yang...

‘Trusted Media Summit’ yang Dihadiri Floresa.co: Bahas Tantangan Media Saat Ini Hingga Pentingnya Media Alternatif

Kehadiran media alternatif dianggap sebagai upaya mempertahankan kualitas jurnalisme yang kontributif terhadap kepentingan publik, di tengah tantangan saat ini, termasuk runtuhnya kepercayaan publik terhadap media. Namun, itu bukan pekerjaan mudah karena kendati banyak berkontribusi terhadap kerja-kerja publik, di saat bersamaan, media alternatif juga sebenarnya rentan.

Floresa.co – Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar ‘Trusted Media Summit 2022’ Sesi Indonesia di Denpasar, Bali pada Rabu 21 September 2022, di mana Floresa.co ikut terlibat di dalamnya.

Mempertemukan lebih dari 150 pemangku kepentingan terkait media, seperti pemerintah, dewan pers, asosiasi jurnalis, pemilik platform media sosial, akademisi, pers mahasiswa dan pengelola media alternatif, acara itu membahas pelbagai tantangan media di era digital saat ini serta upaya mencari solusinya.

Floresa.co diundang secara khusus oleh penyelenggara dan berbicara pada sesi terkait upaya menggalang dukungan untuk media alternatif, bersama dengan Solider.id, media khusus untuk kaum difabel serta Jaringan Radio Komunitas Indonesia [JKRI].

Acara ini merupakan rangkaian dari Trusted Media Summit Asia Pasifik [APAC] yang digelar secara daring sehari sebelumnya, Selasa, 20 September.

Tantangan Media Saat Ini

Berbicara saat membuka acara itu, Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia mengatakan bahwa tantangan bagi media di era digital semakin kompleks.

Tantangan itu, katanya, mulai dari masifnya misinformasi dan disinformasi, mencari model bisnis yang tepat untuk bisa bertahan, turunnya kepercayaan publik dibandingkan terhadap media sosial, hingga masalah etik serta kualitas jurnalisme.

Selain itu, kata Ika, hal yang juga penting diperhatikan adalah tren disinformasi politik yang melibatkan influencer dan buzzer.

Sementara itu, secara eksternal, kata dia, media dan jurnalis harus menghadapi tekanan dan represi dalam bentuk regulasi seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Permenkominfo 5 Tahun 2022 dan rencana pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman lainnya berupa kekerasan fisik, psikis, digital serta pelecehan seksual dan pada saat bersamaan, praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan terhadap media dan jurnalis juga belum berakhir.

Ia mengutip data AJI di mana terdapat 32 kekerasan dengan beragam bentuk yang menimpa jurnalis selama tahun ini.

“Tantangan internal dan eksternal ini harus menjadi perhatian bersama. Tanpa perlindungan terhadap kerja-kerja media dan jurnalis, demokrasi akan mati,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa untuk memerangi misinformasi dan disinformasi, sejak 2018, AJI Indonesia telah mendorong ekosistem pemeriksaan fakta melalui pelatihan cek fakta dan literasi digital terhadap 30 ribu jurnalis dan pers mahasiswa.

Sementara kelompok akademisi, kata dia, didorong untuk mengembangkan modul literasi digital untuk perguruan tinggi.

Masih bagian dari agenda itu adalah berupaya memperkuat kolaborasi dan perlindungan pemeriksa fakta dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ia juga menyoroti perkembangan disinformasi politik saat ini yang telah digunakan sebagai alat untuk mendelegitimasi kerja-kerja jurnalistik dan pembela hak asasi manusia.

Bentuknya, kata dia, termasuk memanipulasi percakapan di media sosial untuk mempengaruhi opini publik.

“Perlu ada upaya lebih besar dari pemangku media untuk menjawab tren disinformasi ini ke depan,” terangnya.

Sementara itu Irene Jay Liu dari Google Asia Pasific mengatakan Trusted Media Summit ini yang diadakan setiap tahun dalam lima tahun terakhir berupaya menyatukan jurnalis, pemeriksa fakta, pendidik, peneliti, aktivis, dan pembuat kebijakan yang memerangi misinformasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Ia menjelaskan, acara ini memberikan kesempatan kepada komunitas kontra-misinformasi yang dinamis dan berkembang untuk terhubung dan berbagi praktik terbaik di bidang pengecekan fakta, verifikasi, literasi media, dan penelitian.

Sebagai satu wilayah, Asia-Pasifik memasuki beberapa periode pemilu yang sibuk selama beberapa tahun ke depan, dari pemilu nasional Pakistan dan Malaysia pada tahun 2023 hingga India dan Indonesia pada tahun 2024.

“Inilah saatnya bagi mereka yang berada di komunitas kontra-misinformasi untuk bekerja sama, berbagi praktik terbaik dan berkolaborasi untuk bersiap-siap pada momen kritis di masa yang akan datang,” kata Irene.

“Setiap orang, tidak peduli bagaimana mereka mengakses atau mengonsumsi berita, harus memiliki akses ke keterampilan yang tepat untuk menilai informasi yang mereka temui secara kritis,” tambahnya.

Ia menyebut Indonesia menjadi contoh terbaik di Asia Pasifik dalam hal kolaborasi memerangi disiinformasi ini yang melibaykan AJI, gerakan akar rumput yang dipimpin oleh Mafindo, koalisi CekFakta dan Asosiasi Media Siber (AMSI).

“Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan AJI, Mafindo, AMSI, dan mitra CekFakta ketika pemilih Indonesia bersiap menuju pada pemungutan suara di tahun 2024,” pungkasnya.

Media Alternatif dan Pentingnya Menggalang Dukungan

Salah satu sesi penting dari acara itu itu adalah pembicaraan tentang media alternatif, di mana Ario Jempau dari Floresa.co ikut menjadi salah satu pembicara.

Kehadiran media alternatif dianggap sebagai upaya mempertahankan kualitas jurnalisme yang kontributif terhadap kepentingan publik, di tengah tantangan saat ini, termasuk runtuhnya kepercayaan publik terhadap media.

Namun, sebagaimana yang disampaikan dalam paparan Ario, itu bukan pekerjaan mudah karena kendati banyak berkontribusi terhadap kerja-kerja publik, di saat bersamaan, media alternatif juga sebenarnya rentan.

“Yang paling utama adalah kerentanan finansial, karena tidak memiliki dukungan pendanaan yang memadai dari pemodal. Selain itu, karena tidak memilik ‘cantolan’ pada kelompok politik, kami juga rentan terhadap represi,” katanya.

“Hal itu diperparah dengan kenyataan (masih) lemahnya perlindungan hukum bagi media alternatif, terutama pada saat menghadapi situasi di mana kelompok politik dan bisnis tertentu yang merasa terusik memakai ‘jalur’ hukum untuk menekan,” tambahnya.

Untuk mendukung kerja-kerja media alternatif, ia mengusulkan agar perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami merasa perlunya dukungan, baik dari asosiasi jurnalis maupun media untuk kerja-kerja media alternatif, baik untuk kerja sama produksi konten maupun untuk pengembangan kapasitas,” katanya.

Ia juga menyatakan pentingnya “dukungan pendanaan dari lembaga-lembaga yang peduli pada kerja-kerja jurnalisme yang dilakukan media-media alternatif.”

Sementara dari segi regulasi, Ario menyatakan, lembaga-lembaga pers perlu memikirkan secara bersama-sama aturan yang memayungi kerja-kerja media alternatif, yang meskipun menjalankan kerja-kerja jurnalistik untuk publik, namun seringkali menghadapi kendala-kendala administratif saat hendak mendaftar untuk bernaung di bawah Dewan Pers.

Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga