Floresa.co membuka kesempatan kepada Anda yang ingin menulis untuk publik melalui rubrik “Analisis” dan “Literasi.”

BerandaTOPIK KHUSUSFee Proyek APBDDidesak PMKRI, Polisi Klaim...

Didesak PMKRI, Polisi Klaim Mulai Usut Kasus Fee Proyek yang Diduga Libatkan Istri Bupati Manggarai

“Kami tidak menutup mata, kami tidak main mata dengan pihak mana pun dalam perkara-perkara yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Kita sama-sama mengawal, kita sama-sama mengawasi,” kata Kapolres Manggarai

Floresa.co – Menanggapi desakan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia [PMKRI] untuk mengusut kasus dugaan fee proyek di Kabupaten Manggarai, NTT yang diduga melibatkan isteri bupati, polisi mengklaim telah mulai mengambil langkah.

Kapolres Manggarai, AKBP Yoce Marten mengatakan, sejak mendapat informasi terkait masalah itu melalui pemberitaan media, pihak kepolisian tidak tinggal diam.

“Kita sementara ini sudah masuk pada proses penyelidikan atau Pulbaket, [yaitu] pengumpulan bahan-bahan dan keterangan untuk merumuskan kejadian tersebut masuk ke dalam tindakan pidana apa,” katanya.

“Kami tidak tidur, kami tidak tutup mata, apalagi main mata dengan semua kejadian itu,” tambahnya.

Yoce menyampaikan hal itu di hadapan aktivis PMKRI yang beraudiensi dengannya pada Senin, 5 September 2022. Audiensi itu merupakan bagian dari aksi unjuk rasa menuntut agar aparat penegak hukum segera menyelidiki kasus fee proyek itu.

Lebih jauh Yoce mengatakan kepada aktivis PMKRI bahwa pihak kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Manggarai terkait kasus ini.

“Apabila memang dari rangkaian peristiwa ini ada [unsur tindak] pidana, kami akan lanjutkan dengan proses selanjutnya. Tolong berikan kami waktu,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah dibongkar oleh Adrianus Fridus, kontaktor dan mantan tim sukses yang mengaku gagal mendapat proyek dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mesti telah menyerahkan uang kepada Meldyanti Hagur, istri Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit.

Adrianus mengaku menyerahkan uang 50 juta rupiah – 5 persen fee dari nilai proyek satu miliar rupiah – lewat karyawan di Toko Monas, sebuah toko usaha dagang hasil bumi milik Meldy di Ruteng, lalu diminta mengirim pesan melalu WA ke Meldy bahwa ia telah menyerahkan 50 kg kemiri, diduga sandi untuk uang itu.

Transaksi itu disebut melibatkan Rio Senta, seorang THL di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR].

Adrianus mengaku dikabarkan gagal mendapat proyek itu setelah tidak memenuhi permintaan dari Tomi Ngocung, yang disebutnya sebagai ipar Bupati Hery dan Wili Kengkeng, ketua tim sukses saat Pilkada 2020 yang menaikkan fee proyek itu dari 5 persen menjadi 7 persen.

Adrianus mengaku menyimpan bukti transaksi, termasuk obrolannya dengan Rio Senta.

Dalam aksi mereka, aktivis PMKRI menduga bahwa jual beli proyek APBD di Manggarai “sudah menjadi praktik yang lumrah”. Mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidikinya.

Mereka menuding praktek seperti itu berdampak pada kualitas proyek yang merugikan masyarakat, karena pengerjaan proyek kemudian tidak berorientasi pada kualitas, tetapi asal jadi.

Pada bagian lain dari tanggapannya, Kapolres Manggarai menjelaskan, ada beberapa pihak yang telah mereka undang lewat telepon untuk memberi keterangan terhadap masalah itu.

“[Kami] masih menunggu [kehadiran mereka]. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa datang,” katanya.

Ia menambahkan, mereka juga kemungkinan akan membuat surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Jadi, sekali lagi kami tidak menutup mata, kami tidak main mata dengan pihak mana pun dalam perkara-perkara yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Kita sama-sama mengawal, kita sama-sama mengawasi,” katanya.

Ia menjelaskan ada banyak dugaan korupsi di Kabupaten Manggarai yang sedang dalam pengawasan mereka dan ada tiga yang saat ini sedang ditangani.

“Sementara ada yang sudah limpahkan ke Kejaksaan, ada yang masih menunggu audit, ada yang kita masih lakukan pendalaman-pendalaman,” katanya.

Aksi PMKRI hari ini dimulai dari markas mereka, lalu menuju area di depan Universitas Katolik St Paulus Ruteng.  Menggunakan sebuah mobil dengan kap terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara, mereka secara bergantian berorasi mengecam orang-orang yang diduga terlibat dalam transaksi fee proyek itu.

Mereka kemudian melanjutkan aksinya di depan Polres, lalu ke kantor bupati Manggarai, dan berakhir di Kejaksaan, di mana mereka menyerahkan pernyataan sikap sekaligus pengaduan secara resmi kasus tersebut.

Di kantor bupati, mereka disambut Wakil Bupati Heribertus Ngabut karena Bupati Hery Nabit tidak berada di tempat.

Wabup Ngabut mengatakan kepada mereka bahwa ia hanya membaca dari berita di media tentang peristiwa itu.

“Saya belum berani mengomentari, apa ini benar atau tidak. Perlu ditelusuri,” katanya. “Kalau ada sesuatu yang kurang pas, mari kita ubah sama-sama.”

Ia juga menyatakan telah memerintahkan untuk memeriksa Rio Senta, THL di Dinas PUPR.

“Untuk non pegawai, saya mohon kesabaran teman-teman, sambil menunggu Pak Bupati pulang,” katanya.

Sementara itu, Lamber Paput, Kepala Dinas PUPR mengatakan, mereka sudah memeriksa Rio hari ini selama sekitar tiga jam.

“Hasil pemeriksaannya saya laporkan ke Pak Bupati,” katanya, sambil menambahkan bahwa sanksi sudah menanti Rio, di mana yang terberat adalah pemecatan.

Ia menyatakan, Rio mengakui keterlibatannya dalam transaksi fee itu, namun menyebutnya sebagai tindakan atas keinginannya sendiri.

“Benar, diakui [oleh Rio], tetapi atas kemauan dan keinginan sendiri, tidak diperintahkan oleh siapa-siapa,” katanya.

Nardi Nandeng, Ketua PMKRI Cabang Ruteng berjanji akan terus mengawal kasus ini.

Ia menyatakan akan mengerahkan lebih banyak massa jika kasus ini tidak diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Kami akan melakukan demonstrasi dengan skala besar jika pengaduan kami hari ini tidak ditindaklanjuti,” katanya.

FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga