BerandaPERISTIWATanggapi Mogok Massal di...

Tanggapi Mogok Massal di Labuan Bajo Lewat Himbauan di Medsos, Menteri Pariwisata Dikritik Keras

“Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat...”

Floresa.co – Langkah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi aksi mogok masal dari para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT dengan membuat video himbauan yang dipublikasikan lewat media sosialnya direspon dengan kritikan keras.

“Saya menghimbau semua pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan terbuka dengan tentunya hati yang sejuk dan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama mencari solusi”, kata Uno dalam video di akun Twitter-nya @sandiuno.

Di bagian lain unggahannya, mantan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu yang kemudian bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kenaikan harga di Taman Nasional Komodo [TNK] menjadi upaya untuk melestarikan habitat asli Komodo.

Merujuk kepada pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Labuan Bajo Juli lalu, Uno menerangkan bahwa untuk masyarakat yang ingin melihat komodo disediakan Pulau Rinca yang tidak ada kenaikkannya sama sekali.

“Jadi meminjam bahasa Bapak Presiden, komodonya sama, mukanya sama, bentuknya juga sama, kulitnya juga sama. Bisa para wisatawan berkunjung di kawasan Pulau Rinca,” sebut Sandi.

Postingan Menparekraf itu ditanggapi netizen dengan kritik yang keras.

Umumnya mereka mempertanyakan klaim kenaikan tiket sebagai kebijakan dengan tujuan konservasi dan menyayangkan represi atas gerakan protes warga.

Akun @rikardrahmat menulis “Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat…”

Sejalan dengan itu, akun @kawanbaikkomodo yang memposting daftar perusahaan-perusahaan yang diberi izin untuk membuka resort dan jasa wisata di dalam kawasan konservasi meminta Menparekraf untuk menjelaskan kaitan antara klaim konservasi dengan keberadaan perusahaan-perusahaan itu.

Akun kolektif pegiat lingkuan itu juga mengkritisi Menteri yang tidak mengambil langkah konkret dan cepat. “Situasi sudah genting, menterinya hanya bikin himbauan. Mengaku siap berdialog, tp dlm pembicaraanya membela kebijakan yg dikritik warga. Tdk ada langkah konkret dialognya kapan dan di mana. Di lapangan warga diperlakukan dgn kekerasan aparat” tulis @kawanbaikkomodo.

Senada, Ofan Banino dalam @OktafianusBani juga menulis lugas, “Atur jadwal dialognya, Pak. Atau ini cuma bacot saja.”

Max Jupir dalam akun @maxjupir menyindir sikap pemerintah yang di satu sisi menetapkan kebijakan top-down, tetapi disisi lain waga diminta untuk berdialog. “Resistensi itu tumbuh karena stakeholder pariwisata hampir tdk punya ruang untuk mendiskusikan hal ini. Turun lapangan dong, jgn tunggu korban lebih banyak baru minta untuk dialog.”, tulisnya.

Lone Wolf dalam akun @Mythicalforest juga mengkritisi himbauan menteri yang menyuruh warga berdialog dengan kepala dingin. “Beres dipukuli aparat yang dikerahkan pemerintah, mata pencahariannya diserobot korporasi besar pariwisata, harga tiket dinaikan seenak jidat, terus warganya disuruh dialog dengan ((kepala dingin)). Gak ngotak!” tulisnya.

Doni Parera, seorang aktivis sosial dan lingkungan di Labuan Bajo menulis, “mengisolasi warga Pulau komodo dengan kebijakan harga justru dapat merusak konservasi, terutama konservasi laut.”

Aksi mogok pelaku wisata dimulai pada Senin kemarin dan direncanakan akan berlangsung selama bulan ini, bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai komersialisasi dan monopoli bisnis di kawasan TNK.

Ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan secara drastis harga tiket ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di kawasan TNK dari sebelumnya 150 ribu rupiah menjadi 3,75 juta rupiah.

FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Potret Sejarah Manggarai dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur

Catatan editor: Tulisan ini merupakan karya dari Vianney Andro Prasetyo, seorang...

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor...

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.