Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.

Floresa.co – Merespon aksi mogok pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat [Mabar] pada hari pertama 1 Agustus 2022, perlakuan aparat keamanan terhadap mereka sudah melewati batas nalar yang sehat. Puluhan pelaku wisata ditangkap, dipukuli, dan dibawa ke Polres Mabar. Yang lain, dipukul dan diseret di depan Polres saat sedang ingin mengunjungi rekan-rekan mereka yang masih ditahan.

Sudah seharusnya aparat tidak dangkal memahami keseluruhan situasi yang dialami pelaku wisata apalagi sampai harus memamerkan cara-cara kekerasan di kota yang dibangga-banggakan sebagai kota “super premium”.

Pelaku wisata di Labuan Bajo, yang jumlahnya sudah mencapai ribuan orang, berada di tengah situasi putus asa dengan kebijakan terbaru pemerintah yang menaikkan secara drastis tiket masuk ke Taman Nasional Komodo [TNK]. Dalam kebijakan baru ini, tiket yang selama ini 150 ribu rupiah naik drastis menjadi 3,75 juta per orang yang dibeli melalui aplikasi online yang dikontrol oleh PT Flobamor, perusahan milik pemerintah Provinsi NTT. Tarif baru itu dengan sistem keanggotaan selama satu tahun berlaku untuk wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Pelaku wisaya baru saja kembali dari status “pengangguran” akibat pandemi Covid-19, kini menghadapi pilihan ancaman kehilangan pekerjaan karena kebijakan ini, yang di sisi lain membatasi akses mereka, tetapi juga prosesnya tidak menghargai aspirasi mereka.

Sebagai sumber mata pencaharian, reaksi mereka yang menolak tegas kebijakan itu bisa dipahami. Apakah pemerintah atau kepolisian mengharapkan mereka terima begitu saja sebuah keputusan yang merugikan mereka, semena-mena, bahkan tidak sejalan dengan prinsip konservasi yang diklaim pemerintah sebagai  landasan bagi kebijakan itu? Jika mau adil melihatnya, bukankah kebijakan yang amburadul adalah sebuah bentuk provokasi

Patut dicatat, dalam contoh kasus di Labuan Bajo, seharusnya tidak perlu takut berlebihan terhadap aksi massa, apalagi membuat kota kecil Labuan Bajo dipenuhi hingga 1.000 personel aparat keamanan. Sebelumnya, sudah berkali-kali pelaku wisata menggelar demonstrasi, setidaknya sejak tahun 2018. Semuanya berlangsung aman dan damai.

Apalagi, saat ini, alih-alih menggelar demonstrasi yang seringkali tidak dipedulikan lagi oleh politisi dan pejabat setempat, pada Senin kemarin, mereka menggelar aksi mogok, dibarengi bakti sosial. Mereka tidak mau lagi berdemonstrasi tetapi menghentikan aktivitas pelayanan wisata selama sebulan ke depan.

Polisi tidak perlu mencari-cari alasan untuk membenarkan kekerasan. Alasan Kapolres Mabar, AKBP Felli Hermanto bahwa mereka diamankan karena ada ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat [Kantimbas] di lokasi-lokasi vital negara terkesan membuat loncatan kesimpulan. Apakah benar demikian dalam kenyataan?

Selain itu, mengandalkan informasi intelijen atau laporan satu atau dua orang untuk bertindak, tidaklah koresponden dengan perlakukan keji terhadap mereka. Lebih baik mengambil langkah antisipatif dan kedepankan perspektif yang lebih humanis, ketimbang mengedepankan kekerasan.

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan. Jangan hanya melayani kepentingan penguasa yang sebetulnya memicu “gangguan kamtibmas” lewat kebijakan yang semena-mena.

Karena itu, di atas segalanya, kita berharap pelaku wisata yang ditangkap segera dibebaskan secepatnya. Yang terluka, segera dirawat. Sementera untuk polisi, perlulah belajar menghargai demokrasi dan kebebasan ekspresi pelaku wisata dalam aksi mogok. Kita sudah lebih dari 20 tahun meninggalkan era otoritarianisme.

Lebih penting dari itu, mengingat mogok masih berlangsung sebulan, daripada polisi memamerkan laras panjang kesana kemari di Labuan Bajo, yang membuat wisatawan dan warga merasa tidak nyaman, lebih baik fokus belajar Bahasa Inggris dan melatih keramahtamahan kepada wisatawan. Jadilah pengganti pemandu wisata dan sopir yang baik bagi para tamu di kota super premium.

FLORESA

Terkini

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Populer

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Potret Sejarah Manggarai dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur

Catatan editor: Tulisan ini merupakan karya dari Vianney Andro...

“Laudato Si”, Ensiklik Paus Fransiskus tentang Lingkungan Hidup

Floresa.co- Setelah sempat dibocorkan oleh media Italia, L'Espresso, akhirnya...

Opini Lainnya

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Bowosie: Bisnis Orang Pusat di Labuan Bajo?

Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.