Floresa.co – Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan tiket ke Taman Nasional [TN] Komodo menjadi 3,75 juta/orang.
Selain itu, mereka juga meminta presiden untuk mencabut semua izin yang sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah untuk beroperasi di situs warisan dunia Unesco itu.
Aksi damai itu diikuti oleh ribuan orang yang terdiri dari pelaku pariwisata dari berbagai asosiasi profesi, pegiat konservasi, serta penduduk di dalam dan sekitar TN Komodo.
Masa yang mulai berkumpul di Kampung Ujung bergerak melakukan long march menuju Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kantor Bupati Manggarai Barat.
“Kami menilai model pengelolaan Taman Nasional Komodo sekarang ini sangat bertentangan dengan konservasi dan keadilan ekonomi sebagai prinsip dasar pariwisata yang selama ini sangat kami junjung tinggi,” demikian pernyataan resmi aksi damai ini.
Menurut mereka, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat lokal Manggarai Barat dan masyarakat NTT secara umum yang selama ini hidup dari sektor pariwisata.
BACA: ‘Kabur’, Kepala BTNK Jadi ‘DPO’ Massa Aksi Penolakan Kenaikan Tarif ke TN Komodo
“Peningkatan harga tiket secara drastis menjadi sangat mahal berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores, NTT,” lanjut mereka dalam pernyataan itu.
Mereka juga menambahkan bahwa dengan pembangunan resort-resort ekslusif di dalam kawasan konservasi, pengunjung yang terbatas dan ekslusif itu merupakan bentuk nyata pencaplokan.
“Kebijakan ini mematikan mata pencaharian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah,” demikian disampaikan.
BACA: Tolak Kenaikan Harga Tiket dan Monopoli Bisnis di TN Komodo, Ini Pernyataan Warga
Bupati Manggarai Barat, Edi Endi, yang menemui para demonstran di halaman Kantor Bupati setelah dipaksa keluar dari kantornya berjanji akan melanjutkan aspirasi warga kepada Pemerintah Pusat.
Menurut kabar yang beredar di kalangan Pemerintah Daerah di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke daerah ini pada akhir Juli untuk meresmikan proyek Water Front facilities.
Warga bertekad akan terus melakukan aksi hingga Pemerintah merubah keputusan.
“Jika Pemerintah tidak memenuhi tuntutan ini, kita akan memboikot kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di Taman Nasional Komodo”, kata Iksan, perwakilan warga dari Desa Komodo saat berorasi di depan Kantor BTNK.
FLORESA
