BerandaPERISTIWAKPA Desak Presiden Evaluasi...

KPA Desak Presiden Evaluasi PSN di Labuan Bajo dan Hentikan Perampasan Tanah Atas Nama Pembangunan

Floresa.co – Organisasi nasional yang mengadvokasi masalah agaria –  Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA] –  mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Labuan Bajo dan menghentikan perampasan tanah atas nama pembangunan, merespon upaya penggusuran paksa lahan yang masih dalam sengketa untuk proyek pariwisata.

Pernyataan itu menanggapi langkah Badan Pengelola Otoritatif Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BPO-LBF) yang menggusur kebun masyarakat untuk pembangunan jalan menuju wilayah proyek pengembangan wisata di Hutan Bosowie pada Kamis, 21 April 2022. Proyek itu adalah bagian dari PSN untuk klaster destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

“KPA mengutuk keras penggusuran yang dilakukan BPO-LBF terhadap masyarakat Labuan Bajo,” kata Dewi Kartina, Sekretaris Jenderal KPA, dalam pernyataan tertulis Jumat, 22 April 2022.

Ia juga mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif “agar segera menghentikan perampasan tanah warga atas nama pembangunan kawasan wisata.”

Dewi juga meminta menghentikan intimidasi dan menarik mundur aparat gabungan dari lokasi sengketa, merespon pengerahan sekitar 50 aparat  keamanan gabungan Polri dan TNI itu saat penggusuran terjadi, di mana salah seorang warga, Paulinus Jek, sempat ditangkap.

Paulinus Jek [baju biru-putih] saat ditangkap polisi setelah berupaya menghadang penggusuran jalan. [Foto: Floresa].
Ia juga meminta pemerintah “memberikan pengakuan hak atas tanah masyarakat melalui redistribusi tanah dari pelepasan klaim sepihak kawasan hutan.”

“[Kami] juga meminta mengevaluasi seluruh daftar PSN yang mengakibatkan pengusuran dan perampasan tanah masyarakat,” tegas Dewi.

Dalam peristiwa penggusuran itu, salah seorang warga setempat dari Komunitas Rancang Buka sempat ditangkap.

Dewi mengatakan, warga yang berada di posko-posko penolakan awalnya secara baik meminta pihak BPO-LBF melakukan dialog terlebih dahulu, namun tidak digubris sehingga warga meneriaki pihak BPO-LBF dan bahkan berdiri menghadang ekskavator.

“Penolakan yang dilakukan warga merupakan respon terhadap pembangunan yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi, pembangunan ini nantinya akan menggusur tanah-tanah dan kebun masyarakat,” kata Dewi.

Warga komunitas Rancang Buka merupakan satu dari tiga kelompok di Labuan Bajo yang terancam tergusur oleh rencana pembangunan kawasan wisata di lahan seluas 400 hektar di Hutan Bowosie yang telah diserahkan kepada BPO-LBF.

Padahal, kata dia, mereka telah mendiami wilayah seluas 150 hektar sejak tahun 1990. Bahkan warga telah beberapa kali berupaya mengajukan permohonan hak atas tanah mereka melalui skema pembebasan dari klaim kawasan hutan.

Namun, kata Dewi, ujung-ujungnya pemerintah secara sepihak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan wisata premium.

Melalui SK Tata Batas Hutan Manggarai Barat Nomor 357 Tahun 2016, hanya sekitar 38 hektar ditetapkan menjadi wilayah Area Penggunaan Lain (APL). Sedangkan bagian lain dari hutan yang dimohonkan untuk menjadi hak warga menjadi bagian dari kawasan yang diserahkan kepada BPO-LBF.

KPA mengatakan, konflik seperti di Labuan Bajo “terus menambah daftar panjang praktek-praktek pengggusuran dan perampasan tanah demi percepatan pembangunan” lewat PSN.

“KPA mencatat terdapat 40 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang 2021 akibat pembangunan PSN. Angka ini naik secara siginifikan dari tahun 2020 dengan 17 letusan konflik,” kata Dewi.

Ia juga mengatakan, konflik serupa “akan semakin meningkat ke depan.”

“Sebab, pemerintah telah menjadikan percepatan proyek-proyek strategis nasional sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional pasca krisis yang melanda akibat Covid-19,” katanya.

Ia menjelaskan, proses penyelesaian yang terkesan kejar target tersebut akan membuat pemerintah melakukan jalan pintas, “dengan cara sepihak dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang akan memakan waktu.”

“Diprediksi letusan-letusan konflik akan semakin bertambah seiring percepatan seluruh proyek-proyek PSN tersebut,” tambah Dewi.

FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

“Pariwisata Holistik” Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan

Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Motang Rua: Kisah Heroik Pahlawan Manggarai (1)

Floresa.co - Nama Motang Rua, yang lahir tahun 1860, sudah tak...

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor...