BerandaPERISTIWAMasalah THL Dikritik DPRD,...

Masalah THL Dikritik DPRD, Bupati Manggarai Persilakan Partai Koalisi Cabut Dukungan

Sejumlah anggota DPRD dari partai koalisi pendukung pemerintah mengkritik keras masalah perekrutan THL yang berlangsung diam-diam, jargon perubahan pun disebut hanya omong kosong.

Floresa.co – Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit mempersilakan beberapa partai koalisi yang mendukungnya untuk mencabut dukungan, merespon kritikan keras sejumlah anggota DPRD terkait masalah perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) yang melabrak sejumlah aturan.

Kritikan anggota dewan itu disampaikan dalam Sidang II pada Selasa siang, 1 Maret 2022 yang berlangsung alot.

“Saya mohon maaf kepada semua partai pengusung yang merasa malu sudah mencalonkan dan memenangkan Heri-Hery dalam Pilkada,” katanya merujuk pada akronim untuk dirinya dan Wakil Bupati, Heribertus Ngabut.

“Saya persilahkan untuk mencabut dukunganya dari paket Hery-Heri,” tambahnya.

Pernyataan Hery muncul setelah beberapa anggota dewan, termasuk dari partai yang mengusungnya pada Pilkada 2020 menyampaikan protes terkait masalah kebijakan perekrutan THL.

Masalah ini memang terus hangat dibicarakan lantaran dilakukan di tengah adanya larangan dari pemerintah pusat. Namun, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah [OPD] malah melakukan perekrutan THL baru secara diam-diam, yang sudah diakui sendiri oleh Pemkab Manggarai dan mengklaimnya sebagai bagian dari tradisi yang sudah lama dipraktikkan.

BACA: Perekrutan Diam-diam THL di Manggarai, NTT: Dari Anak Wakil Bupati Hingga Tim Sukses

Sebagaimana yang dilaporkan Floresa.co pada 12 Februari 2022, dari sekitar 100 THL yang direkrut, selain kerabat dekat pejabat, sebagiannya adalah anggota tim sukses bupati dan dan wakil bupati. Salah satu di antaranya anak wakil bupati.

Ketua Fraksi PKB, Kosmas Banggut mengatakan dalam sidang itu bahwa ia “sangat malu” dengan masalah ini.

“Berita [soal masalah THL muncul] setiap hari. Selaku partai pengusung pertama Hery-Heri, saya sangat malu,” katanya.

Sementara itu, Simprosa Rianasari Gandut dari Partai Golkar menambahkan, perekrutan THL menyalahi sejumlah aturan, terutama PP nomor 49 tahun 2018.

Ia mengritik pengangkatan THL tanpa melalui kajian analisis kebutuhan.

“Kalau pengangkatan THL dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, Dinas PU Kabupaten Manggarai tidak akan ditempati oleh seorang [THL] yang memiliki kompetensi sarjana agama,” katanya.

Sementara itu dalam wawancara dengan Floresa.co di sela-sela sidang, Edison Rihimone dari Partai Hanura mengatakan perekrutan THL secara massal namun tertutup menunjukkan rezim Hery-Heri yang kental dengan nepotisme dan menganggap bahwa jargon perubahan yang selalu didengung-dengungkan saat Pilkada sebagai omong kosong.

“Telah terjadi nepotisme yang sangat luar biasa. Penerimaan THL tidak pernah dibuka dan terbuka untuk umum,” katanya.

“Semangat reformasi dan jargon perubahan itu omong kosong karena masih menggunakan pola lama, ya KKN [Korupsi, Kolusi dan Nepotisme], ya nepotisme, ya keluarga, ya semua,” ujarnya.

BACA: Patronasi Politik dalam Perekrutan THL di Kabupaten Manggarai

Edison mengatakan seandainya rekrutmen THL dilakukan secara terbuka, maka orang-orang muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan bisa terlibat dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

PKB, Hanura dan Golkar merupakan tiga dari enam partai pendukung Hery-Heri, selain PDIP Perjuangan, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, ditemui wartawan usai sidang, Bupati Hery mengklaim pernyataannya yang mempersilahkan partai koalisi mencabut dukungan adalah bagian dari retorika.

“Itukan bagian dari retorika,” katanya, tanpa menglaborasi lebih lanjut. “Saya tidak perlu komentar lebih jauh,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Ia mengatakan partai koalisi punya ruang untuk mengevaluasi masa pemerintahannya yang sudah berlangsung satu tahun.

“Yang penting kan kita minta supaya itu dilakukan secara fair,  lebihnya mana, kurangnya mana, yang bikin kita bangga yang mana, yang bikin kita malu yang mana. Kan selalu ada ruang itu,” ujarnya.

Yohanes

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak

Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Bantuan Rumah di Desa Perak, Cibal:  Staf Desa Jadi Penerima, Camat Protes

Ruteng, Floresa.co - Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di...

Bersamaan dengan Puncak Anugerah Pesona Indonesia, Warga Labuan Bajo Gelar Festival “Selamatkan Hutan Bowosie”

Seperti ‘desing peluru tak bertuan,’ penggalan bait dalam senandung ‘Sunset di Tanah Anarki’ karya Supermen Is Dead, begitulah kira-kira rencana pembangunan pariwisata di Hutan Bowosie serta kebun dan tanah rumah warga. Tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi. Tiba-tiba muncul begitu saja. Menghujam hati. Menguras waktu, tenaga dan emosi warga. Hari-hari pun menjadi tak benderang.