BerandaARTIKEL UTAMASambut Kunjungan Jokowi, Pegiat...

Sambut Kunjungan Jokowi, Pegiat Lingkungan dan Pariwisata Desak Hentikan Rencana Pembangunan di TN Komodo dan Hutan Bowosie

Pegiat lingkungan dan pariwisata ini mendesak agar pemerintah mencabut semua konsensi perusahaan swasta di Taman Nasional Komodo serta membatalkan rencana pengalihfungsian Hutan Bowosie untuk dijadikan tempat pariwisata eksklusif

Labuan Bajo, Floresa.coPegiat Lingkungan dan Pelaku Pariwista Flores di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat [Mabar], Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] meyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo terkiat dengan pembangunan pariwisata yang mengancam keberlanjutan lingkungan di wilayah itu.

Aspirasi itu mereka sampaikan melalui surat yang diberikan melalui Kapten Aditia dari Sekretariat Kepresidenan di Labuan Bajo pada Kamis, 14 Oktober 2021.

“Kami mengkritisi model pengembangan pariwisata super premium di dalam Taman Nasional [TN] Komodo yang mengabaikan keberadaan kawasan itu sebagai tempat perlindungan alami bagi satwa, terutama Komodo, dan ruang hidup warga setempat,” kata Pegiat Lingkungan, Doni Parera pada Kamis, 14 Oktober 2021.

BACA: Setelah Ruang Hidup Komodo, Proyek Super Premium Jokowi juga Ancam 400 Hektar Hutan Penyangga Kota Labuan Bajo

Mulanya, pegiat lingkungan dan pariwisata ini sangat berharap dapat memberikan surat itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo yang tengah mengadakan kunjungan ke Labuan Bajo untuk meresmikan beberapa fasilitas penunjang Pariwisata Super Premium.

Namun, hal itu tidak dapat dilakukan karena protokoler yang sangat ketat.

 Doni yang juga Koordinator LSM Ilmu itu menjelaskan, secara khusus pihaknya menentang pemberian konsesi bisnis wisata kepada sejumlah perusahaan sewasta yang mendapat konsensi di ruang hidup satwa langka warisan dunia, Komodo.

 “Ada PT Sagara Komodo Lestari yang mendapat konsensi seluas 22,1 Ha di Pulau Rinca, PT Komodo Wildlife Ecotourism 274,13 Ha di Pulau Padar dan 151,94 di Pulau Komodo dan Pt Synergindo Niagatama di 17 Ha di Pulau Tatawa,” ujarnya.

“Cabut semua izin-izin perusahaan itu,” tegasnya.

BACA: Skenario Baru untuk Kehendak Lama Menguasai Taman Nasional Komodo 

Perwakilan Pelaku Wisata, Lukas Mandahura mendesak perhatian serius Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti peringatan UNESCO pada Juli 2021 lalu terkait dengan pembangunan bisnis pariwisata yang mengancam nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Values dari kawasan tersebut sebagai Situs Warisan Dunia atauWorld Heritage Site dan Cagar Alam Budaya atau Men and Bioshpere Reserve.

“Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) juga sudah meningkatnya ancaman kepunahan Komodo yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia,” kata Lukas.

Sejalan dengan itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo mengevalusi total keseluruhan pembangunan pariwisata super premium di dalam kawasan TN Komodo dan melakukan daya upaya konservasi yang lebih jelas dan sistematis.

“Desakan ini kami sampaikan demi keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sebagai destinasi yang berbasis alam,” tegasnya.

Tolak Alihfungsi Hutan Bowosie

Hal yang juga disampaikan oleh kelompok masyarakat ini ialah keputusan Joko Widodo yang melalui Kepret 32/2018 ingin mengalihfungsi lahan seluas 400 hektar Hutan Bowosie di Puncak Labuan Bajo-Flores menjadi kawasan bisnis wisata.

“Hutan itu memiliki fungsi ekologis penting bagi kota dan kampung-kampung di sekitarnya. Alihgungsi hutan ini akan membuat wilayah ini semakin rentan terhadap bencana,” kata Peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto.

Selain potensi masalah ekologi, Venan juga menyinggung soal potensi konflik agraria antar pemerintah dengan masyarakat setempat terkait dengan pembangunan itu.

BACA: Proyek Pariwisata BOP-LBF di atas 400 Hektar Hutan Bowosie – Labuan Bajo: Tanpa Amdal Hingga Keringanan Pajak untuk Perusahaan

“Kami mendesak Joko Widodo untuk segera menghentikan alihfungsi dan pembabatan hutan Bowosie, segera mencabut Perpres 32 Tahun 2018 terutama pasal 2 dan 25, serta kebijakan turunannya,” ujarnya.

“Segera menyelesaikan secara berkeadilan konflik agraria dengan warga setempat,” tambahnya.

Doni menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja dengan semua pihak untuk menjamin pembangunan berkeadilan dan selaras alam di Flores.

“Kami menyakini bahwa pariwisata di Flores harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan aspek konservasi dan keadilan sosial,” tegasnya.

ARJ/Floresa

 

 

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak

Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Bantuan Rumah di Desa Perak, Cibal:  Staf Desa Jadi Penerima, Camat Protes

Ruteng, Floresa.co - Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di...

Diduga Mencemarkan Nama Baik, UNIKA St. Paulus Polisikan Pemilik Akun ‘Ishaq Catriko’

Ruteng, Floresa.co – Pihak Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus Ruteng...