BerandaPERISTIWAWALHI NTT Desak Pemerintah...

WALHI NTT Desak Pemerintah Hentikan Seluruh Rencana Pembangunan di Hutan Bowosie – Labuan Bajo

WALHI NTT menilai pemerintah telah ikut menghancurkan ekosistem yang sangat esensial bagi Kota Labuan Bajo. Lebih mementingkan urusan pariwisata dengan menggadaikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Labuan Bajo.

Labuan Bajo, Floresa.co – Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (WALHI) (NTT), mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh rencana pembangunan di Hutan Bowosie, Labuan Bajo. WALHI menilai melalui rencana tersebut pemerintah turut ikut mendukung menghancurkan ekosistem yang sangat esensial bagi Kota Labuan Bajo.

“Pembangunan di atas hutan tersebut dengan kata lain pemerintah lebih mementingkan urusan pariwisata dengan menggadaikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Labuan Bajo,” kata Koordinator Kampanye WALHI NTT, Rima Bilaut dalam rilis yang diterima Floresa.co Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Rima, Hutan Bowosie merupakan wilayah tangkapan air untuk 11 mata air di dalam Kota Labuan Bajo dan sejumlah mata air lainnya di Wilayah Nggorang. Hutan itu membentang di beberapa wilayah adat yaitu Kampung Lancang, Wae Mata, Kaper, Merombok, Nggorang, Watu Langkas, dan Dalong yang semuanya berada di bawah wilayah ulayat Nggorang.

BACA: Hutan Bowosie dalam Ancaman Proyek Wisata

“Proses pemindahan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses pembangunan pariwisata di Kawasan Hutan Bowosie, padahal proses pembangunan ini masih bermasalah dalam hal tata ruang,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032, kata Rimar disebutkan bahwa Hutan Bowosie Nggorang termasuk Kawasan Budidaya dengan peruntukan Hutan Produksi.

Sementara itu, Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010-2030 menyebutkan hutan di Kabupaten Mabar termasuk salah satu lokasi Kawasan Budidaya dengan peruntukan Hutan Produksi Tetap dan Terbatas.

“Dengan demikian proses pembangunan tersebut tidak layak lingkungan sehingga WALHI NTT sebagai salah satu tim penilai AMDAL menolak pembangunan infrastruktur pariwisata yang mengorbankan Hutan Bowosie,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di dalam kawasan tersebut juga masih terdapat konflik kepemilikan hutan antara masyarakat adat dengan pemerintah yang masih belum terselesaikan.

“Warga sampai hari ini masih menuntut pengakuan negara atas hak ulayat mereka,” ujarnya.

Persoalan ini, kata dia menunjukan bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan hutan untuk masyarakat lokal namun lebih serius mengurusi urusan investasi dalam kawasan yang bermasalah tersebut.

Keberpihakan pemerintah terhadap investor, sebutnya juga terlihat jelas dalam proses penilaian AMDAL dimana perwakilan masyarakat yang akan terdampak dalam rencana pembangunan tersebut tidak dilibatkan.

“Bahkan dalam Rapat Tata Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) ini masyarakat juga tidak dilibatkan,” ujarnya.

BACA: Bersamaan dengan Puncak Anugerah Pesona Indonesia, Warga Labuan Bajo Gelar Festival “Selamatkan Hutan Bowosie”

Rapat Tata Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan itu digelar pada Rabu, 30 Juni 2021 di Hotel La Prima. Dalam rapat itu, hanya unsur pemerintah saja yang dihadirkan, termasuk Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang akan mengelola hutan tersebut. Sementara masyarakat sekitar hutan tidak dilibatkan.

WALHI menuntut pemerintah untuk menghentikan seluruh proses pembangunan dalam kawasan Hutan Bowosie dan mengembalikan fungsi Hutan Bowosie sebagai kawasan penyangga Kota Labuan Bajo.

“Menghentikan rencana pemindahan kawasan hutan dan menyelesaikan konflik yang ada dengan masyarakat,” ujarnya.

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

10 Pelukis asa NTT Gelar Pameran Lukisan di TIM

Jakarta, Floresa.co - 10 orang pelukis asal Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Konservasi vs Investasi

Oleh: GREGORIUS AFIOMA, Peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Pemerintah perlu...

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.