BerandaPERISTIWAPembelajaran Tatap Muka Mengacu...

Pembelajaran Tatap Muka Mengacu Pada SKB 4 Menteri dan PPKM Mikro

Jakarta, Floresa.co – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Jumeri menyatakan bahwa pemerintah tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dengan syarat tertentu.

“Indonesia merupakan negara yang sangat luas, banyak pulau, banyak provinsi, banyak kabupaten/kota. Dengan demikian, kondisi setiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap pulau itu berbeda-beda. Untuk itu kami di Kemendikbudristek bersama dengan tiga Kementerian yang lain Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Agama berniat untuk tetap menyelenggarakan Pembelajaran Tata Muka,” katanya pada Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk “Mengejar Prestasi di Tengah Pandemi” pada Senin 28 Juni 2021.

Ia menjelaskan, selain mengacu kepada SKB 4 menteri tanggal 30 Maret 2021, pihaknya juga meminta kepada daerah untuk bisa menaati Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Jadi, pada daerah-daerah yang berzona merah, kabupaten/kota yang merah, biarlah anak-anak tetap belajar dari rumah. Kemudian kita beri kesempatan daerah-daerah yang tidak berzona merah, yang aman, biarlah mereka pembelajaran tatap muka terbatas,” tegas Jumeri.

Menurut Jumeri, pihaknya meyakini bahwa pada daerah-daerah yang saat ini terkena zona merah ada di perkotaan atau daerah-daerah yang terdepan. Sedangkan daerah-daerah terluar, di pinggiran, terjauh, masih aman dan jauh dari ancaman virus.

Dengan demikian, daerah yang aman tentu bisa melaksanakan opsi PTM. Sedangkan, daerah-daerah yang berzona merah tetap mengamankan diri dengan melaksanakan Pembelajaran dari Rumah.

“Jadi, Indonesia itu luas, jangan disamaratakan negeri ini. Karena anak-anak kita sangat membutuhkan kehadiran bapak guru kita membimbing mereka, mengasuh mereka memberi pencerahan kepada anak,” tegas Jumeri.

Jadi intinya, lanjut Jumeri, bahwa pembelajaran secara tatap muka terbatas ini akan tetap dilakukan.

Saat ini masih masyarakat banyak yang belum mengetahui mekanisme pembelajaran tatap muka. Terkait hal ini pemerintah memberi opsi.

Untuk sekolah yang tenaga pendidiknya telah divaksin dua tahap, maka kepada daerah dan kepada sekolah diwajibkan membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Meskipun masih tetap terbuka opsi pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran tatap muka juga harus menaati Instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro. Sehingga nantinya orang tua punya keyakinan untuk mengizinkan putra-putrinya melaksanakan PTM.

Ditambahkannya, mekanisme PTM terbatas yang dimaksud adalah terbatas dalam arti jumlah peserta didik yang hadir di kelas, maksimal setengahnya.

Kemudian, jam belajarnya pun terbatas, yang biasanya mungkin lima hingga delapan jam, harus dibatasi menjadi dua atau tiga jam saja.

Lalu, selama seminggu, kegiatan belajar yang biasanya dalam keadaan normal berlangsung lima hingga enam hari, maka saat pandemi ini dibatasi dua atau tiga hari dalam seminggu.

“Tentang keputusan apakah anak-anak belajar dua atau tiga hari, berapa jam pembelajaran tatap muka diserahkan kepada kepala sekolah. Mereka yang lebih tahu kebutuhan anak-anak setiap hari,” katanya

Jumeri mengingatkan, untuk semua proses pembelajaran itu, baik pembelajaran jaraj jauh atau pembelajaran dari rumah, maupun pembelajaran tatap muka terbatas, semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Sesungguhnya kami punya prinsip juga bahwa keselamatan anak-anak kita, bapak ibu gurunya, dan tenaga kependidikan menjadi nomor satu,” pungkas Jumeri.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).

FMB9/FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak

Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Bantuan Rumah di Desa Perak, Cibal:  Staf Desa Jadi Penerima, Camat Protes

Ruteng, Floresa.co - Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di...

Diduga Mencemarkan Nama Baik, UNIKA St. Paulus Polisikan Pemilik Akun ‘Ishaq Catriko’

Ruteng, Floresa.co – Pihak Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St. Paulus Ruteng...