BerandaPERISTIWAAchyar Divonis 10,6 Tahun...

Achyar Divonis 10,6 Tahun Penjara dan Denda Satu Miliar

Floresa.co – Muhammad Achyar, pengacara yang terlibat dalam kasus penggelapan aset tanah di Kerangan/Toro Lemma Batu Kallo milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mendapat vonis 10 tahun enam bulan penjara dan denda satu miliar rupiah.

Hakim juga memvonisnya membayar biaya pengganti sebesar 500 juta.

Pembacaan putusan ini diadakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, Jumat pagi, 18 Juni dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Wari Juniati dan dua anggota Yulius Eka Setiawan dan Ibnu Kholik.

Sidag yang dimulai pukul 09.53 Wita itu juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), Heri Franklin, Hero Saputro, Hendrik Tip dan Emeria Jehamat, serta penasehat hukum terdakwa terdakwa.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ibnu, ia menyebut pihaknya menolak nota pembelaan kuasa hukum terdakwa.

Ia menyebut, status tanah di Kerangan adalah sah milik pemerintah Kabupaten Mabar, yang telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1989, lalu ditindaklanjuti dengan penyerahan uang adat dari pemerintah Kabupaten Manggarai – kabupaten induk Mabar.

Majelis juga berpendapat bahwa tanah tersebut sudah dilampirkan dalam P3D saat pemekaran Mabar.

Terkait fakta bahwa aset tanah tersebut belum diinventaris sebagai aset milik Pemda Mabar, hakim berpendapat saat pemekaran itu Pemda Mabar masih fokus dengan pemilihan kepala daerah tahun 2005.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah sebagai seorang advokat yang mengurus klien Muhammad Adam Djudje dan Tengku Daeng Malewa, semestinya terdakwa tidak menjual aset Pemda Mabar kepada David Andre Pratama seharga 5 miliar dan membangun villa di atas tanah tersebut.

Hakim Ibnu menegaskan, Achyar mengetahui tanah tersebut berada di atas tanah milik Pemkab Mabar.

“Perbuatan terdakwa telah melawan hukum. Unsur melawan hukum terpenuhi, unsur memperkaya diri sendiri terpenuhi. Majelis hakim punya perhitungan tersendiri atas kerugian negara senilai 5 miliar,” katanya.

Putusan ini lebih rendah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi NTT, yakni 12 tahun penjara, dena satu miliar, subsidier enam bulan kurungan.

Sidang  pembacaan tuntutan vonis pada terdakwa kasus ini masih terus  berlanjut di Pengadilan Negeri Jalan Palapa.

Sidang dilaksanakan secara virtual, di mana para terdakwa mengikuti dari rumah tahanan Kota Kupang.

FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Wawancara Suster Virgula SSpS: “Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan”

Floresa.co - Nama Sr Virgula Schmitt SSpS (87) sangat akrab bagi...

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Pastor John Prior: Vatikan Harus Buka Hasil Penyelidikan Kasus Moral Kaum Klerus

Floresa.co - Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi...

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.