Perwakilan berbagai elemen sipil Labuan Bajo yang menolak pembangunan Sarpras di Loh Buaya Pulau Rinca. (Foto: Floresa).

Labuan Bajo, Floresa.co –  Elemen masyarakat sipil di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah pusat yang hendak membanguna sarana dan prasarana (Sarpras) wisata di dalam wilayah konservasi di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK).

Pembangunan itu, selain akan merusak bentang alam konservasi juga diklaim akan merusak citra pariwisata TNK, Labuan Bajo dan Flores pada umumnya yang sudah dikenal sebagai wisata berbasis alam.

“Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian izin investasi resort swasta di Pulau Rinca sangat jelas bertentangan dengan prinsip utama keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi alami satwa Komodo dan satwa lainnya baik di darat maupun di laut,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) Aloysius Suhatim Karya dalam rilis yang diterima Floresa.co, Selasa 28 Juli 2020.

Selain Formapp, kelompok yang juga menolak ialah DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Mabar, Asita Mabar, Asosiasi Kapal Wisata Manggarai Barat (Askawi), Garda Pemuda Komodo, Sunspirit for Justice and Peace, Persatuan Penyelam Profesianal Komodo (P3Kom), Gabungan Tour Operator Lokal (GETOL) Labuan Bajo, LSM Insan Lantang Muda (ILMU) serta Asosiasi Tani dan Nelayan Manggarai Barat (Apel).

Rencananya, proyek dengan nilai 67 miliar rupiah yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu akan menyulap Loh Buaya dengan pembangunan fisik seperti jalan gertak elevated sepanjang 3.055 meter persegi, penginapan petugas ranger dan peneliti,  area pemandu wisata seluas 1510 meter persegi, pusat informasi seluas 3895 meter persegi, pos istirahat seluas 318 meter persegi dan pos jaga seluas 216 meter persegi.

Sebagai bagian dari Sarpras ini, juga akan dibangun sumur bor, dipasang pipa sepanjang 144 meter persegi, pengaman pantai sepanjang 100 meter, pembangunan dermaga seluas 400 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

Senada dengan Aloysius, Ketua DPC HPI Mabar, Sebastian Pandang menyatakan, pembangunan seperti itu mencederai desain besar pembangunan pariwisata berbasis alam (nature based tourism) sebagai branding utama pariwisata Labuan Bajo-Flores di mata dunia internasional.

Menurutnya, alih-alih dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah, pembangunan ini justeru berpotensi menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Tanda-tanda menurunnya minat wisatawan sudah mulai tampak, sejak rencana pembangunan ini sudah tersiar ke publik,” ujarnya.

“Di media sosial, beberapa wisatawan yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo mengeritik keras pembangunan ini, karena merusak bentangan alami kawasan Loh Buaya-Pulau Rinca sebagai daya tarik utama wisata di tempat itu,” tambahnya.

Baca: Bermasalah, Pelaku Wisata di Labuan Bajo Tolak Sistem Booking Online ke Taman Nasional Komodo

Penolakan terhadap rencana ini sudah berkali-kali dilakukan. Pada 12 Februari 2020, elemen yang sama melakukan unjuk rasa ke Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BOP LBF).

Selain menolak pembangunan Sarpras tersebut, elemen sipil tersebut juga menolak pembangunan resort swasta yakni PT Komodo Sagara Lestari (PT KSL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca serta PT Komodo Wildlife Ecotourism di atas lahan seluas 426,7 hektar di Pulau Komodo dan Pulau Padar di mana izinnya dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedua perusahaan tersebut milik David Makes, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ekowisata Nasional Kementerian Pariwisata tersebut.

“Namun, sejak saat itu hingga sekarang, kami pun belum mendapatkan jawaban dari otoritas yang berwewenang terkait dengan tuntutan kami,” tegas Aloysius.

Terhadap desakan tersebut, Kepala BTNK, Lukita Awang mengaku menentang pembangunan tersebut, namun tetap dijalankan karena arahan Presiden Joko Widodo usai mengunjungi TNK pada Juli 2019.

“Yang jelas ini berawal dari bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 kunjungan Presiden ke sini, memberi arahan, berjalan terus, dan sampai sekarang menjadi seperti ini. Ada rencana pembangunan tadi. Sekali lagi, kita pihak Balai Taman Nasional sudah memberikan masukan. Bahkan saat itu kita menentang,” kata Awang.

Aloysius menegaskan, model pembangunan tersebut tidak lagi pro lingkungan hidup, tetapi lebih condong kepada kepentingan investor.

“Semua rencana ini kami tolak, karena berpotensi menimbulkan kehancuran TNK sebagai kawasan konservasi, serta menciptakan monopoli bisnis pariwisata di Labuan Bajo yang sangat merugikan kami sebagai masyarakat lokal,” ujarnya.

ARJ/Floresa