Pertemuan perwakilan DPRD NTT bersama kepala sekolah, guru dan orangtua siswa di SMKN 1 Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Sabtu, 25 Juli 2020. (Foto: Ist)

Floresa.co – Polemik antara guru-guru dan Kepala SMKN1 Wae Rii, Kabupaten Manggarai akhirnya ditanggapi oleh DPRD NTT.

Pimpinan lembaga itu menugaskan Komisi V yang di antaranya membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan untuk menghimpun data demi menyelesaikan polemik tersebut.

Tiga orang anggota Komisi V DPRD yakni Aloysius Malo Lady, Yohanes Rumat, dan Yeni Veronica mendatangi sekolah itu pada Sabtu, 25 Juli 2020.

Mereka didampingi oleh Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Manggarai, Fransiskus Borgias Hormat.

“Kehadiran kami di sini untuk melihat dari dekat, mendapat data, dan mendengar secara langsung dari orangtua, guru komite, guru-guru PNS, dan masyarakat,” ujar Aloysius Malo Lady yang juga Wakil Ketua DPRD NTT.

Komisi V, lanjut dia, akan mengkaji data-data yang diperoleh bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk menindaklanjuti harapan guru-guru dan klarifikasi kepala sekolah.

“Apa yang diputuskan, menjadi acuan pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya,” ujar politisi PKB itu.

BACA JUGA: Aksi Protes Guru SMK Negeri 1 Wae Ri’i kepada Kepsek: Dari Soal Gaji ‘Tidak Wajar’ Hingga Tudingan Korupsi

Sekretaris Komisi V, Yohanes Rumat menambahkan kehadiran DPRD di sekolah tersebut tidak untuk menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar.

Mereka berusaha mencari akar persoalan dan menawarkan solusi yang terbaik demi kondusifnya suasana belajar.

Namun, katanya, jika persoalan terus berlarut-larut, pihaknya akan meminta pihak kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan pengusutan.

“Harapannya, setelah kami pulang, besok suasana pembelajaran di sekolah ini menjadi baik, suasana menjadi kondusif. Kalau tidak, nanti kami panggil polisi, jaksa untuk periksa di dalam,” ujar politisi PKB itu.

Yeni Veronica menambahkan, pihaknya menyayangkan adanya persoalan di sekolah tersebut, apalagi SMKN1 Wae Rii merupakan salah satu dari delapan SMK berprestasi di NTT.

Ia berharap upaya yang sedang ditempuh oleh DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bisa menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

“Terbaik untuk semua pihak. Terbaik untuk kepala sekolah, terbaik untuk para guru, terbaik untuk murid, terbaik untuk proses belajar mengajar di sekolah ini,” ujar politisi PAN itu.

Ia meminta agar pihak-pihak yang berkonflik tetap mengedepankan tanggung jawabnya untuk mendidik siswa yang dipercayakan masyarakat pada lembaga tersebut.

“Persoalan antara para guru dengan kepala sekolah boleh terjadi, tetapi tanggung jawab guru-guru dan kepala sekolah terhadap para siswa harus tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD memberikan kesempatan kepada orangtua dan wali siswa untuk menyampaikan aspirasinya.

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan terhadap sejumlah aturan yang dinilai tidak berpihak pada orangtua siswa.

Misalnya mewajibkan orangtua untuk membayar uang pakaian seragam senilai Rp 1 juta dan separuh dari uang Komite Sekolah sebesar Rp 600 ribu pada saat pendaftaran siswa baru. Ada juga uang ijazah sebesar Rp250 ribu per siswa yang tamat dari sekolah itu.

Mereka juga mengaku heran karena kewajiban membayar uang sebesar itu tak dibahas dalam rapat bersama orangtua siswa.

Hal lain yang mengherankan orangtua siswa yakni penggunaan uang Komite Sekolah yang tidak transparan, tak mengutamakan gaji guru komite, hingga penggunaan uang komite sekolah untuk biaya perjalanan kepala sekolah.

DPRD juga memberikan kesempatan kepada perwakilan forum guru untuk menyampaikan aspirasi dan kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi.

Dalam pertemuan yang berlangsung cair itu, guru-guru dan kepala sekolah menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga suasana belajar mengajar demi kepentingan siswa di sekolah itu.

Yohanes/Floresa