Ansy Lema, Anggota DPR RI dari Dapil NTT 2. (Foto: Ist)

Floresa.co – Yohanis Fransiskus Lema menyatakan sikap tegas menolak industri ekstraktif untuk hadir di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), hal yang ia sebut tidak cocok dengan situasi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sektor kelautan, peternakan dan pertanian.

Anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 yang disapa Ansy itu mengatakan ia selalu mengindentikkan NTT dengan sebutan “nelayan, ternak dan tani.”

Dan, untuk mengembangkan ketiganya, pariwisatalah yang menjadi penggerak utama atau prime mover.

Lantas, berhadapan dengan rencana tambang batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur yang kini sedang hangat dibicarakan, ia mengatakan, sikapnya dan Fraksi PDI Perjungan NTT sudah jelas.

“Ketika ada gonjang ganjing tambang ini, saya secara pribadi langsung mengambil posisi tegas, menolak,” kata Ansy dalam dialog dengan perwakilan warga Diaspora Manggarai Raya di Senayan, Jakarta, 1 Juli 2020.

Audiensi itu bermaksud meminta dukungan dan komitmen anggota dewan untuk bersama-sama berjuang agar rencana pemberian izin tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda dibatalkan.

Belum Ada Perhatian Serius

Ansy dalam kesempatan tersebut mengungkap kegundahannya perihal tidak adanya komitmen pemerintah untuk membangun pariwisata, berikut optimalisasi sektor kelautan, perikanan dan pertanian.

Ansy memberi catatan bahwa pariwisata di NTT mesti dibangun dengan perpektif dasar konservasi, bukan eksploitasi.

BACA JUGA: Ansy Lema Minta Pemerintah Hapus Permen yang Izinkan Investasi di Wilayah TNK

“Dan pariwisata di NTT harus dibangun di atas ‘nelayan, ternak dan tani.’”

Laut di NTT yang mencakup 70 persen dari total luas wilayah, kata dia, belum diberdayakan, demikian juga ternak yang pernah jaya di masa lalu, di mana sebagiannya diekspor.

Pertanian pun sama, padahal menurut dia, “pertanian itu kehidupan kita.”

Ansy mengatakan, mayoritas kepala daerah di NTT tidak peduli pada pembangunan dan pengembangan pertanian.

Menurutnya, kalaupun saat ini pertanian dan perkebuan menggeliat, itu adalah karena kerja masyarakat sendiri.

“(Itu) bukan kerja negara. Negara tidak pernah hadir membangun pertanian,” katanya.

Lantas, menurut Ansy, ketika kemudian dikatakan bahwa pertanian itu sektor yang membawa kemiskinan, “ya karena memang tidak pernah diurus.”

Demikian pula dengan fakta tingkat kemiskinan di NTT yang masih 21 persen yang didominasi petani, yang menurut Ansy bukan karena petani malas, tetapi karena negara lepas tangan.

Alih-alih memiliki komitmen membangun sektor-sektor itu, kata dia, pemerintah lebih suka memilih jalan pintas, seperti menerbitkan izin tambang.

Perombakan Paradigma

Dalam kesempatan itu, Ansy menekankan perlunya sebuah perombakan paradigma dalam pembanguan di NTT.

Ansy mengatakan, sudah saatnya pengembangan pariwisata berbasis pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan.

“Pariwisata dasarnya itu,” tegasnya.

Ia memberi catatan mengenai pariwisata di NTT yang tidak dibangun di atas fundasi ini.

Hal sederhana adalah holtikultura di daerah wisata Labuan Bajo yang didatangkan dari Bima dan daerah lain di luar NTT.

“Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah berinvestasi bangun petanian,” katanya.

Karena itu, jelas dia, kalau pemerintah serius memerangai kemiskinan di NTT, harusnya turun tangan membangun sektor-sektor ini.

Ansy pun mengatakan, dalam rangka mendukung hal itu, ia akan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap upaya menghadirkan pertambangan.

Ia menambahkan, dirinya juga ikut terus menyuarakan hal itu di komisinya, yaitu Komisi IV, yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam audiensi ini, Ansy bersama dengan rekannya, Andreas Hugo Pareira menyambut warga Diaspora Manggarai Raya.

BACA: Audiensi dengan DPR RI, Warga Manggarai Raya Diaspora Paparkan Alasan Total Tambang dan Pabrik Semen di Matim

Sebelum mereka menyampaikan tanggapan, Flory Santosa Nggagur, Koordinator Kelompok Diaspora Manggarai Raya memaparkan sejumlah alasan penolakan mereka terhadap tambang dan pabrik ini.

Beberapa alasan yang disampaikan terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan, budaya dan ruang hidup masyarakat, termasuk soal kawasan karst.

Selain warga Diaspora, yang berasal dari beragam latar belakang profesi, ada juga perwakilan mahasiswa dan dari lembaga religius yang ikut audiensi itu.

BACA JUGA: Ansy Lema: Saya Butuh Masukan Agar Konsisten Menyuarakan Aspirasi Rakyat NTT

Dari JPIC-OFM Indonesia, hadir direkturnya, Pastor Alsis Goa Wonga, OFM dan dari Vivat International, Pastor Paul Rahmat, SVD.

ARL/FLORESA