Kristianus Antonius Saputra. (Foto: Ist)

Oleh: KRISTIANUS ANTONIUS SAPUTRA, Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

Tulisan Alfred Tuname, “Korelasionisme Politik Diaspora dan Pabrik Semen di Matim” di  media Sorot NTT pada 13 Juni 2020 miskin substansi. Pasnya disebut sebagai ‘sampah.’

Gagasan pokoknya cuma satu, bahwa kritik Kelompok Diaspora Manggarai atas rencana pembangunan pabrik semen  dan tambang di Manggarai Timur tidak punya maksud lain, selain bermotif politik. Ia juga memaksa pembaca agar percaya bahwa perlawanan atas rencana investasi itu hanya terkait urusan ‘cari makan siang.’

Selebihnya, yang ia tulis hanya bumbu-bumbu yang berusaha memancing emosi pembaca dan targetnya tentu saja agar Kelompok Diaspora berhenti bersuara melawan tambang dan pabrik ini.

Menghamba Pada Kekuasaan

Tulisan Alfred sesungguhnya sangat tepat menggambarkan posisinya yang sedang ‘cari makan’ dengan menghamba pada kekuasaan. Ia siap menjilat, menundukan kepala dan menanggalkan prinsip demi urusan perut.

Andai dirinya tak pernah menulis artikel menolak kehadiran tambang di media ini, Melawan Tambang, Tugas Siapa? sikapnya hari ini tak akan terlalu dipersoalkan. Ia dapat bersembunyi di balik kata ‘profesional,’ baik sebagai tim sukses atau sebagai buzzer.

Namun, alam rupanya memiliki cara sendiri untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Alfred ini. Viralnya kembali tulisan Alfred pada 2015 lalu itu membuat apa yang ia sampaikan dalam opininya hari ini makin jelas sebagai upaya menjilat kekuasaan.

Konsistensi adalah fondasi utama dari bangunan intelektualitas. Ketika uang dan kepentingan politik telah membeli fondasi itu, maka yang tersisa adalah puing-puing keangkuhan dan kesombongan, sekaligus praktek menjual harga diri.

Isi kepala kemudian diperas dalam rangka mencari pembenaran atas tumpukan kekeliruan yang nampak jelas di depan mata. Target utama bukan lagi mencari kebenaran melainkan ‘mencari muka’ pada kekuasaan.

Keangkuhan Alfred nampak dalam tulisannya yang menyamaratakan motivasi seluruh anggota Kelompok Diaspora –  termasuk di dalamnya para pastor, dosen, aktivis lingkungan, mahasiswa dan beragam profesi lainnya – sebatas urusan ‘cari makan’ dan ambisi politik, sambil juga mengololok-olok bahwa Kelompok Diaspora itu tengah “hidup menyerempet maut.”

Bukan Baru Sekarang

Di balik olok-olokan dan hinaan itu, Alfred sengaja menutup hati untuk melihat bahwa perjuangan tolak tambang dan pabrik semen  berangkat dari kepedulian mereka pada daerah.

Perjuangan seperti saat ini sesungguhnya juga bukan baru terjadi, tetapi telah ada sejak lama.  Alfred sendiri bahkan pernah berada di dalamnya, ketika beberapa tahun lalu ia masih tinggal di Yogyakarta.

Perjuangan ini juga bukan kritik tanpa solusi. Berulangkali ide tentang pembangunan berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata ditawarkan.

Hanya, pemimpinnya saja yang enggan mendengar masukan, miskin visi apalagi kreativitas.  

Lantas, ‘Matim Seber’ hanya sebatas slogan kampanye. Tidak ada upaya untuk kreatif mencari cara membangun daerah, selain dengan memaksakan tambang.

Ada Agenda Politik? Tak Jadi Soal

Soal target politik yang mungkin ada pada mereka yang menentang kebijakan Agas ini, sejatinya sah-sah saja. Bisa jadi ada orang, yang karena rasa pedulinya pada daerah memupuk niat beradu dalam kontestasi demokrasi.

Kita tak dapat mencegah niat orang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau apapun, karena ini adalah negara demokrasi. Makin banyak pesaing Bupati Agas ke depan misalnya, justru makin banyak alternatif yang bisa dipilih rakyat. Sisanya serahkan kepada mekanisme demokratis, rakyat yang memilih.

Selain itu, yang dikritik saat ini adalah kebijakan bupati. Kalau kebijakannya tidak pro rakyat dengan sendirinya rasa percaya rakyat dan elektabilitasnya menurun. Dan, jangan hanya menunjuk jari pada mereka yang kritik jika itu memang akan terjadi. Silahkan bercermin diri.

Lalu, soal apa yang Alfred sebut mengajari petani dengan basis berbagai ilmu, termasuk hukum, saya sendiri yang ikut mengambil bagian dalam dinamika polemik ini dengan ikut terlibat membaca masalah ini dari segi hukum, sejatinya tidak keberatan jika karena hal itu saya dianggap sebagai apa yang ia sebut dungu.

Setidaknya saya telah menyumbang saran untuk membongkar apa yang tidak adil, curang dan mengandung itikad buruk dalam rencana investasi ini, termasuk dalam perjanjian awal korporasi dan masyarakat.

Untuk itulah, menurut saya, pengetahuan saya menjadi bermanfaat. Akan beda halnya jika pengetahuan saya hanya untuk melayani mereka yang punya kuasa dan uang.

Mengapa Agas Mesti Diingatkan?

Kepada Alfred kiranya penting juga ditegaskan hal ini. Upaya Kelompok Diaspora memberi kritik pada kebijakan Bupati Agas adalah sesuatu yang beralasan, karena memang ia mengambil peran penting sebagai orang kuat di tingkat lokal, yang kuasanya telah dilegitimasi melalui Pemilu.

Di tangannyalah nasib Manggarai Timur ke depan. Harganya sangat mahal jika ia sekarang mengambil langkah salah, entah untuk kepentingan siapa.

Upaya memberinya peringatan juga sebagai bentuk penyadaran, karena dalam rangkaian polemik tambang ini, Agas tampak dibelenggu. Ia sepertinya kehilangan rasionalitas, sehingga terkesan diatur oleh tangan-tangan tak kelihatan, baik dari para investor, maupun sederet tukang lobi.

Seiring terus hangatnya polemik ini, siapa-siapa mereka itu sudah makin terang, dengan skuadnya tampak komplit, mulai dari pakar hukum, politisi, mantan politisi dan jurnalis. Bahkan, orang kuat dari lingkaran istana juga disebut-sebut membekingi investor.

Jejak keterlibatan mereka sudah mulai terendus dan satu persatu akan terbuka ke publik. Sebagian besar masih berlagak suci, tanpa beban, bersikap seolah belum ada yang tahu. Di jagat maya mereka melancarkan propaganda cinta lingkungan dan tolak tambang, di dunia nyata menghamba pada uang dan kuasa.

Dalam situasi seperti ini, Bupati Agas itu perlu diingatkan, dengan harapan ia segera sadar. Syukur-syukur kalau ia seketika membalikkan keadaan, dengan stop bermanuver dan menghentikan proses pemberian izin.

Langkah berani model ini belum terlambat untuk diambil. Jangan sampai cacat prosedur dan  sederet dugaan praktik curang menyeret beliau di kemudian hari.

Bupati yang masuk penjara karena proses lobi pembangunan pabrik semen bukan hal baru di Indonesia. Andi Idris Syukur, Bupati Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, dipidana karena kasus korupsi ijin pembangunan pabrik semen. Bila membaca salinan putusan pengadilan, kita akan menemukan pola yang hampir sama.

Bupati Idris ini sangat aktif menjadi pelobi tanah masyarakat di awal. Bukan hanya masyarakat yang coba dipengaruhi, korporasi pun diberi syarat khusus agar bisa memperoleh ijin, yakni sebuah mobil mewah.

Justru Berdampak Buruk

Jika melihat posisi Alfred beberapa tahun lalu, semestinya, perannya bisa lebih banyak memastikan agar tuannya kini tidak sampai jatuh pada apa yang ia pernah sebut sebagai “kapitalis birokrat, yang menjual tanah air dan bangsa dengan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi dan investor tambang” dalam tulisannya di 2015.

Namun, rupanya Alfred dalam rangkaian polemik ini alih-alih membawa hal baik bagi Agas, justeru ikut menggiringnya menjadi bagian dari mereka-mereka yang pernah ia kritik keras di masa lalu.

Membiarkan Alfred bicara bebas lepas juga membawa kerugian besar. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa ia sedang mewakili karakter Pemda Matim, terutama tuannya. Apa yang disampaikan Alfred hanya akan memperkuat kesan bahwa tuannya memang antikritik. Dan, alih-alih memberi penjelasan yang memadai mengapa tambang dan pabrik itu mesti ditolak, yang muncul malahan sikap kekanak-kanakan.

Satu lagi catatan penting untuk Alfred. Alfred mungkin sedang putus asa, kehabisan amunisi melawan gelombang kritik terhadap si tuan. Alfred, yang ibarat permainan catur seperti pion kecil yang selalu siap pasang badan, berani mati demi kepentingan sang tuan, isi kepala dan tenaga tercurah sepenuhnya menangkal serangan demi serangan.

Namun, sebagaimana si pion kecil, akan ada saatnya bersua ajal dan pasti paling pertama dikorbankan demi keberlanjutan dahaga kuasa tuannya.

Sesungguhnya, terlalu mahal harga yang harus dibayar, karena kini tampak susah bagi banyak orang untuk bisa percaya lagi pada keindahan kata-kata Alfred.

Pilihan paling aman untuk saat ini, sebaiknya berhenti sejenak dari aktivitas menulis pembelaan bagi Bupati Agas dan fokus pada tugas utama di Palang Merah Indonesia (PMI) Matim, setidaknya hingga akhir masa jabatan Bupati Agas.

Dan, saya berharap Alfred tidak diberhentikan atau dimutasi, seperti halnya dengan pegawai lain yang kabarnya diperlakukan sesuka hati si tuan.