"Save Pede", adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.coHak PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) mengelola area Pantai Pede dan salah satu hotel di dalamnya berhenti, menyusul putusnya hubungan kerja sama dengan pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perusahan itu yang sejak 2014 menguasai Pantai Pede dan mengelola Hotel Plago tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar biaya sewa lahan senilai Rp 250 juta kepada pihak Pemprov NTT, demikian menurut laporan Victory News.

Zet Sony Libing, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT mengatakan kepada wartawan di Labuan Bajo pada Rabu, 1 April 2020, pengambilalihan lahan dan hotel itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dia menegaskan, dengan putus kerja sama itu, pengelolahan Hotel Plago dan area Pantai Pede lainnya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT.

Ia mengatakan, karyawan Hotel Plago tidak diberhentikan, karena hanya kepemilikannya yang berubah.

Zet mengklaim, dengan pengambilalihan pengelolaan Hotel Plago, maka area Pantai Pede ke depannya akan menjadi ruang publik.

“Pantai Pede akan dibuka menjadi ruang publik. Masyarakat bebas masuk ke pantai Pede,” katanya.

Sejak awal, penguasaan Pantai Pede oleh PT SIM, yang semula direncanakan selama 25 tahun, menuai protes publik di Manggarai Barat.

Berbagai elemen, termasuk Gereja Katolik, menuntur agar pantai itu, yang disebut sebagai satu-satunya pantai yang masih mungkin untuk dibuka kepada masyarakat luas di pesisir Labuan Bajo, dibiarkan menjadi ruang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat.

Aksi unjuk rasa berkali-kali dilakukan di Labuan Bajo, juga di Jakarta.

PT SIM, yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI yang kini dipenjara karena kasus korupsi, menjalin kerja sama dengan Provinsi NTT pada masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya.

ARL/FLORESA