Ilustrasi

Oleh: RINO GOA, Peneliti pada Lembaga Change Operator Manggarai Raya

Pembicaraan seputar Pilkada Manggarai yang puncaknya pada September mendatang sudah kian hangat. Baliho kandidat sudah menghiasi hampir seisi kabupaten. Di café, kantor-kantor, emperan toko maupun di ruang keluarga, orang-orang juga kian ramai membahas siapa yang cocok memimpin Manggarai untuk periode 2020-2025?

Jagat maya juga tak kala hebohnya. Salah satu grup Facebok yang ramai membicarakan Pilkada Manggarai adalah ‘Manggarai Bebas Berpendapat’. Serupa dengan namanya, sebelum-sebelumnya grup ini membahas apa saja. Di tahun 2020 ini, tentu karena Pilkada kian dekat, narasi soal Pilkada makin ramai.

Menarik untuk membahas isu di grup itu, karena topik pembicaraannya sudah berada di titik program apa yang patut didorong agar menjadi perhatian pemimpin baru.

Namun, sejauh yang saya amati, pembicaraan tentang Pilkada Manggarai masih seputar isu yang ada di Kota Ruteng. Saya menyebut hal ini dengan istilah Ruteng-sentris. Mari kita sepakati  maksud dari istilah itu, yakni isu yang hanya berkutat pada pengembangan kota, pertarungan aktor elit pendukung, serta lingkaran kekuasaan, sementara Manggarai secara umum hanya dijadikan “trickle down effect” dari produksi wacana elit yang mengemuka.

Contohnya pembicaraan tentang sampah di kota Ruteng, pengelolaan pasar Inpres yang bobrok, privatisasi Mbaru Wunut.

Tentu saja pembicaraan tentang soal-soal itu sah-sah saja. Namun, menurut saya, yang harusnya menjadi pusat wacana tidak hanya berkutat di situ. Mengapa? Karena, Pilkada Manggarai adalah tentang kemaslahtaan seluruh rakyat Manggarai. Pilkada Manggarai di 2020 adalah tentang 324.014 jiwa (2018) yang mendiami seluruh pelosok, di total 145 desa.

Kalaupun saat ini, ada pembicaraan soal desa, maka hampir pasti itu hanya terkait soal potensi suara di desa, soal berapa wajib pilih di desa A dan B.

Dari segi sebaran pemilih, di wilayah Kecamatan Langke Rembong, yang diidentifikasi sebagai kota, jumlah pemilih adalah 34.640 orang, sementara di luar itu berjumlah 163.758.

Membumikan Isu Desa

Temuan Change Operator di beberapa wilayah bagian utara dan selatan Manggarai mengungkapkan adanya kerinduan masyarakat desa agar penataan sistem pertanian dan perdagangan menjadi agenda yang harus disegerakan, mengingat hampir 75% penduduk Manggarai adalah petani.

Masalahnya masih berkutat di modal produksi dan pemasaran; yang hanya menyisahkan celah masuknya rentenir dan pengijon yang mengisap habis keringat petani.

Di sini petani tidak punya pilihan untuk menjual produk pertaniannya; sekalipun jatuh harga. Naik turunnya harga pun ia tak tahu persis hitungannya. Untuk masalah ini, desa (petani) tentunya mempunyai sejumlah isu penting yang harus segera diterjemahkan oleh para kandidat dan tim sukses meraka.

Kenyataan yang terjadi selama ini pembangunan di tingkat desa hanya memperhatikan soal infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pemikiran efek ekonomi yang didapat mulai dari hulu produksi, industri pasca panen dan marketing.

Hal lain yang menjadi kerinduan penduduk desa adalah bagaimana peran pemerintah (kabupaten) agar hadir sebelum kegiatan produksi petani. Tujuanya adalah petani bisa dibebaskan dari sistem yang dibuat rentenir.

Memberi perhatian serius pada masalah di desa adalah hal yang mendesak. Pertanyaan soal bagaimana seharusnya desa dibangun dan bagaimana seharusnya desa membangun diri sendiri mesti menjadi bagian dari isu sentral dalam Pilkada.