Bantuan excavator dan traktor untuk Provinsi NTT. (Foto: dok. Ansy Lema)

Floresa.co – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), berupa satu excavator dan tiga traktor roda empat untuk pengembangan pertanian lahan kering.

Dengan hadirnya bantuan itu, Yohanis Fransiskus Lema, Anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 bersyukur karena merasa apa yang ia perjuangkan bisa tercapai.

Aktivis 98 yang akrab disapa Ansy Lema ini mengisahkan bahwa dalam Rapar Kerja (Raker) pada 18 November 2019 dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ia mengusulkan pengadaan alat berat itu untuk pembukaan lahan kering di NTT.

Rakyat, kata Ansy, perlu mendapatkan bantuan untuk membongkar tanah yang keras, berlapis dan berbatu.

“Syukurlah, bantuan Kementan telah tiba di NTT dan siap digunakan. Pembukaan lahan kering di NTT sangat penting untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Para petani sangat membutuhkan bantuan pembukaan lahan,” katanya.

Selama ini, jelas Ansy, rakyat hanya menggunakan tenaga manual dan alat pertanian konvensional.

“Akibatnya banyak lahan dibiarkan tidak terurus atau jadi lahan tidur. Nah negara harus hadir untuk memberikan bantuan kepada para petani, karena kemiskinan NTT merupakan kemiskinan petani lahan kering,” ujarnya.

Ansy Lema sedang berbicara dalam Raker dengan Kemenetrian Pertanian pada 11 November 2019, di mana ia menyampaikan permintaan agar Provinsi NTT diberi bantuan alat untuk membantu pengolahan lahan kering. (Foto: Ist)

Dari informasi yang ia peroleh, harga satu excavator senilai Rp. 1.362.000.000, sementara total harga tiga traktor mencapai Rp. 1.269.000.000. Dengan demikian, total bantuan dari Kementan mencapai Rp. 2.631. 000. 000.

“Jumlah ini sangat fantastis. Kalau bukan sebagai Anggota DPR RI, saya tidak mungkin bisa membantu rakyat NTT dengan uang sebanyak itu. Dengan berpolitik dan memiliki kekuasaan, saya bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tambahnya.

Mantan dosen ini menegaskan inti dan tujuan politik yang diyakininya yakni kerja nyata untuk rakyat, kerja membantu rakyat.

Ia melihat kekuasaan adalah alat untuk mewujudkan tujuan politik, yakni demi kesejahteraan masyarakat, di mana otoritas politik dimanfaatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sesuai kebutuhan rakyat.

“Saya harus menggunakan kekuasaan agar alokasi anggaran berpihak dan menjawab kebutuhan rakyat. Setelah itu saya harus mengawal anggaran tersebut agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Mendapat Apresiasi

Ansy mengatakan, Kepala Dinas Pertanian NTT, Yohanes Oktovianus telah menghubunginya pada Kamis, 3 Maret 2020 untuk mengucapkan terima kasih yang disampaikan lewat sebuah video.

“Beliau berterima kasih karena melalui perjuangan saya di DPR, Kementerian Pertanian (Kementan) setuju mengadakan dan mengirim satu excavator dan tiga traktor,” papar politisi muda PDI Perjuangan ini.

Dalam video itu, jelas dia, Yohanes juga meneruskan ucapan terima kasih dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Saya sudah laporkan kepada Pak Gubernur. Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ansy Lema. Beliau secara resmi sudah membuat surat ucapan terima kasih kepada Pak Ansy,” demikian kata Yohanes Oktovianus dalam video itu.

Ia mendambahkan, “ke depan, kerja sama dengan rekan-rekan anggota DPR yang seperti ini yang kami harapkan sekali, demi kepentingan masyarakat NTT.”

Ansy, yang duduk di Komisi IV dengan bidang kerja terkait pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, merupakan salah satu anggota dewan yang vokal memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh NTT.

Dalam sejumlah sidang, ia kerap berbicara lantang, di mana sejumlah videonya ia unggah di akun media sosialnya, seperti Facebook.

Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian Ansy adalah meminta pemerintah memastikan bahwa pembanguan pariwisata di daerah Labuan Bajo, dengan label ‘super premium’ betul-betul membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia juga menekankan perlunya kajian, termasuk akademis, dalam merumuskan kebijakan, seperti halnya ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kran bagi investasi di wilayah Taman Nasional Komodo.