BerandaARTIKEL UTAMAAnggota DPRD Mabar Diduga...

Anggota DPRD Mabar Diduga Lakukan Penipuan dalam Jual Beli Tanah

Haja Andi Riski Nur Cahya, legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilapor pada Kamis, 30 Januari  ke Polres Mabar.

Floresa.coSalah seorang anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dilapor ke polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang jual beli tanah.

Haja Andi Riski Nur Cahya, legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilapor pada Kamis, 30 Januari  ke Polres Mabar.

Anggota dewan yang biasa disapa Ibu Asma itu diduga melakukan penipuan dalam transaksi jual beli tanah milik almarhum Ibu Asiah, warga asal Kampung Londar, Kecamatan Macang Pacar. Pelapornya adalah Purnama Sari, ahli waris, yang adalah anak kandung Ibu Asiah.

Eduardus Gunung, kuasa hukum pelapor saat diwawancarai Floresa.co, Jumat, 31 Januari 2020 menjelaskan, kasus ini bermula dari 2018 ketika Asma berlaku tidak jujur dalam proses jual beli tanah milik kliennya. Tanah seluas tiga hektar itu berada di Kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng.

Saat itu, jelasnya, Asiah meminta seseorang bernama Arfan, warga Kampung Rangko untuk mencari pembeli tanah tersebut. Arfan kemudian menemui Ibu Asma, yang menyatakan setuju membantu proses penjualan tanah itu.

Saat bertemu Ibu Asiah, kata Edu, Ibu Asma sempat meminta kesepakatan fee dan Ibu Asiah menyanggupi lewat sebuah kesepakatan melalui surat.

“Ibu Asma bilang begini, kalau tanahnya sudah laku dengan harga dua miliar, kamu bantu saya berapa? Karena saya mau caleg?” kata Edu.

“Pemilik tanah mengiyakan dan akan memberi 100 juta untuk Ibu Asma,” tambahnya.

Ibu Asma, jelas dia, pun setuju dan ikut membantu pembuatan sertifikat tanah itu, sebelum kemudian dijual. Tanah itu lalu dibeli oleh sebuah perusahan dari Jakarta, PT Sungai Mas Perdana.

Pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah dilakukan di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Yohanes Bili Ginta.

“Saat proses penandatangan surat jual beli, pembeli sendiri tidak hadir. Yang hadir hanya Ibu Asma dan Ibu Aisah, bersama anak kandung dan menantunya,” kata Edu.

Ia menjelaskan, saat penandatangan surat jual beli itu, uang penjualan tanah itu belum dibayar sepenuhnya.

“Karena ada rayuan dari Ibu Asma, pemilik tanah yakin (untuk menandatangani AJB),” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum proses jual beli, Ibu Aisah memang pernah meminta uang ke Ibu Asma, yang totalnya mencapai 95 juta rupiah.

Kasus ini menjadi pelik, kata dia, ketika bulan November tahun 2018 Ibu Aisah sakit dan dirawat di RSUD Marombok.

Saat itu, jelasnya, Ibu Asma menyerahkan sejumlah kwitansi kosong kepada Ibu Asiah yang tengah terbaring di RSUD Merombok dan diminta untuk membubuhkan cap jempol pada kwitansi kosong tersebut. Ibu Asiah kemudian meninggal dunia pada Desember 2018 lalu.

AJB diterbitkan oleh PPAT Bili Yohanes Ginta pada Januari 2019.

Edu menjelaskan, pasca Ibu Aisah meninggal dunia, Purnama mendatangi Ibu Asma menagih uang tanah yang belum lunas.

Namun, kata Edu, mereka kaget ketika Ibu Asma menjawab uang tanah itu sudah lunas.

Ia pun mengaku sudah mengontak PPAT Bili Ginta yang mengurus akta tanah itu.

“Waktu saya telepon Bili Ginta, dia bilang, kenapa anak-anaknya tidak bilang belum bayar saat tanda tangan surat jual beli,” katanya.

Edu pun menuding pihak notaris tidak cermat dalam proses pengurusan AJB sehingga pemilik tanah menjadi korban.

“Saya menilai ada kekeliruan notaris dalam kasus ini. Notaris tidak bertindak secara profesional. Lalu, antara pembeli dan penjual tidak bertemu saat tanda tangan surat jual beli,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Bili Ginta mengklaim,  sudah menjalankan kewajibannya sesuai prosedur.

“Tapi nanti untuk lebih jelasnya saya akan konfirmasi dengan pembelinya, karena masalah ini bukan masalah soal AJB. Yang masalah itu pembayaran,” katanya.

Ketika ditanya apakah pembeli dan penjual berada di tempat yang sama waktu menandatangani berita acara surat AJB, ia mengatakan belum bisa menjawab.

“Kalau soal itu saya belum bisa jelaskan sekarang. Baiknya langsung tanya ke Ibu Asma terkait pembayaran itu. Kami akan buka bukti-bukti di pengadilan jika dibutuhkan,” katanya.

Floresa.co sudah berupaya mengkonfirmasi Ibu Asma. Namun, ia tidak berada di Labuan Bajo dan dikabarkan sedang melaksanakan tugas di Kecamatan Ndoso. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi.

Ferdinand Ambo/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.