BerandaARTIKEL UTAMAMiliaran Dana APBD Manggarai...

Miliaran Dana APBD Manggarai Barat Tahun 2019 Tidak Terserap

Floresa.co – Meski sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2019 lalu, sebanyak Rp 11 miliar lebih anggaran untuk pembangunan fisik di kabupaten Manggarai Barat tidak terserap pada tahun anggaran 2019 lalu.

Anggaran yang tidak terserap tersebut antara lain ditemukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (DPRKPP).

Alfianus Latubatara, Sekertaris DPRKPP menyatakan jumlah anggaran yang tidak bisa direalisasikan di dinasnya pada tahun 2019 lalu mencapai Rp 10.349.574.538.

Alfianus menyatakan seharus dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas air minum bersih.

“Rp 5 miliar dialokasikan untuk pembangunan air bersih di desa Lewat Kecamatan Macang Pacar. Namun masyarakat menolak pembangunan itu,” ujar Alfinus kepada Floresa.co, Kamis (30/1).

Sementara sisanya, menurut dia, untuk pembangunan fisik di beberapa lokasi.

“Ada yang terlambat mengajukan pencairan. Proyeknya sudah seratus persen terlambat pengajuan,” ujarnya.

Kendala lainnya, tambah Alfianus, karena  waktu kerja yang terbatas. Sementara banyak peralatan pengusaha yang tidak bisa disewa saat itu akibat libur ahkir tahun.

Terkait anggaran yang tidak terserap ini, menurutnya, Jumat (31/1), pihaknya akan menggelar rapat.

“Menunggu keputusan TPAD besok di kantor bupati apakah dana tersebut dianggarkan untuk proyek tahun anggaran 2020,”ujarnya.

Selain di DPRKPP, di Dinas Pekerjaan Umum juga ada anggaran yang tidak terserap pada tahun lalu.

Sebesar Rp 1 miliar lebih dana didinas yang dipimpin Ovan Adu tidak bisa merealisasikan proyek APBD II seratus persen tahun anggaran 2019.

Ovan Adu, Kepala Dinas PU menyatakan total anggaran yang tidak terserap di dinas yang dipimpinnya mencapai Rp 1 miliar lebih.

“Sebesar Rp 600 juta untuk dua paket jalan tidak bisa dikerjakan sama sekali karena ada kesalahan nomenklatur. Sementara delapan paket lainnya belum seratus persen dan sedang dikerjakan karena diberi penambahan waktu dan dikenakan denda maksimal”, kata Ovan Adu melalui selulernya.

Ferdinand Ambo/Floresa

Berita ini telah dikoreksi pada Sabtu (1/2)  pukul 16.30 Wita, khusus terkait peyebutan desa Lewat kecamatan Kuwus. Data yang benar adalah desa Lewat kecamatan Macang Pacar. Kesalahan sebelumnya bukan karena kesalahan redaksi tetapi sesuai yang disampaikan narasumber yaitu Alfianus Latubatara, Sekertaris DPRKPP . Alfianus menyampaikan permintaan maaf atas penyampaian data tersebut. “Saya minta maaf karena saya tidak konsen. Padahal data saya pegang. Desa Lewat yang dimaksud bukan desa Bangka Lewat di kecamatan Kuwus, melainkan desa Lewat di kecamatan Macang Pacar,” ujar Alfianus.

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Bowosie: Bisnis Orang Pusat di Labuan Bajo?

Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.

“Pariwisata Holistik” Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan

Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?

Dikunjungi Bank Dunia, Warga Wae Sano Desak Batalkan Pendanaan Proyek Geothermal

"Kami menegaskan, sudah sejak awal tidak pernah sekalipun memberi persetujuan atas proyek geothermal Wae Sano. Kami sudah menyampaikan hal itu dalam surat yang telah kami kirim kepada Bank Dunia pada Februari 2020 dan Juli 2021," kata salah seorang warga