Floresa.co – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, NTT mendukung aspirasi kelompok masyarakat agar pembangunan pelabuhan niaga tetap di Bari, kecamatan Macang Pacar, bukan di Menjerite, desa Tanjung Boleng, kecamatan Boleng.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota dewan menanggapi aspirasi kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pelabuhan Bari (GMPPB). Elemen masyarakat ini sebelumnya menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati Manggarai Barat. Selanjutnya mereka menggelar dialog dengan DPRD Manggarai Barat, Senin (20/1).
Aksi protes ini berlangsung saat Presiden Joko Widodo berada di Labuan Bajo sejak Minggu (19/1). Kepala negara dijadwalkan akan meninjau lokasi pembangunan pelabuhan di Mencerite pada siang ini.
Baca:Presiden di Labuan Bajo, Warga Demo Tolak Pemindahan Lokasi Pelabuhan Niaga
Andi Mama, anggota DPRD Fraksi PKS mengatakan pemilihan lokasi pembangunan dermaga niaga di Bari kecamatan Macang Pacar sudah melalui kajian sejak tahun 2012.
“Saya sudah ketemu pihak Kementerian, mereka mengaku untuk bangun dermaga niaga membutuhkan waktu panjang. Bari sudah sejak lama dikaji, warga juga sudah membebaskan lahan mereka untuk pembangunan dermaga kenapa sekarang kok tiba-tiba pindah di Menjerite. Bupati Dula juga sudah mengarahkan masyarakat Bari untuk turut mendukung,” ujar Andi.
Karena itu, ia mengatakan “dengan tegas saya menolak dan meminta Pemerinah PUsat untuk membangun dermaga niaga di Bari”.
Sebastian Nyama dari Fraksi PKB mengatakan pemidahan lokasi dari Bari ke Menjerite itu sepihak. Padahal pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat sudah mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahan.
“Saya salah satu anggota yang turut membahas uang untuk pembebesan lahan. Saya menolak, ini soal pemerataan pembangunan, mengapa semua fokus pembangunan hanya Labuan Bajo,” ujarnya.
Menurutnya Bari sudah pas untuk lokasi pelabuhan niaga karena akan membuka keterisolasian wilayah di utara Manggarai Barat itu.
“Sejak awal saya menolak pindah. Bari sangat layak dan sudah tepat”, kata Nyama.
Ketua DPR Edistasius Endi mengatakan DPR akan segera membuat surat resmi ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (ekesekutif) agar menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
Menurut Edi, pihaknya akan meminta Bupati Agustinus Ch Dula agar DPRD diberi waktu untuk berdialog dengan presiden Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Pada kesempatan itu, Edi meminta Sekertaris Dewan segera membuat surat resmi ke Pemda.
“Saya minta Sekwan segera buat surat 1 kali 1 jam untuk segera buat surat ke pemda dan langsung ke ruang Bupati supaya kita bisa minta dialog dengan presiden,” ujarnya.
“Setelah suratnya dibuat kita rekan-rekan DPR menghadap bupati agar bisa berdialog dengan presiden”, sambungnya.
Sementara Doni Parera salah satu pendemo menambahkan lahan di Menjerite masih bermasalah. Ia mengingatkan jangan sampai citra presiden rusak.
“Status tanah belum jelas, jangan sampai pemerintah salah membayar ganti rugi sehingga uang ke tangan mafia,” kata Doni.
Di tengah polemik ini, saat ini di Menjerite sudah ada tenda yang dibangun untuk mempresentasikan rencana pembangunan dermaga kepada presiden.
Kementerian Perhubungan rencanaya akan memaparkan rencana pembangunan di hadapan Presiden yang akan ke lokasi sekitar pukul 14.00 Wita.
Ferdinand Ambo/Floresa
