Kejari Mabar, Yulius Sigit Kristanto (ketiga dari kiri) saat hadir dalam Konsultasi Publik Amdal lahan BOP Labuan Bajo Flores. (Foto: Floresa).

Labuan Bajo, Floresa.co – Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejari Mabar), Yulius Sigit Kristano lebih awal meninggalkan ruangan konsultasi publik yang diadakan oleh Badan Otoritas Priwisata – Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) pada Kamis, 12 Desember 2019, usai ia diminta untuk mengawasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut.

Ia meninggalkan ruang pertemuan usai Rafel Todowela, salah satu peserta yang dimintai pendapat dalam rapat itu memintanya untuk mengawasi anggaran BOP-LBF.

“Saya dengar (tahun) 2020 BOP kelola anggaran 28 triliun, lebih besar dari APBD Manggarai Barat dan APBD provinsi,” kata Rafael.

Ia kemudian mengkritik BOP karena tidak menghadirkan DPRD Mabar dan bupati dalam rapat itu.

Rafael lalu melanjutkan, “Pa Kejari, pantau dana 28 triliun milik BOP, jangan sampai ada potensi korupsi.”

Baca Juga: Konsultasi Publik Lahan 400 Hektar BOP Labuan Bajo Flores Tidak Undang DPRD Mabar

Mendengar pernyataan itu, Yulius yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam pertemuan itu berusaha memberi tanggapan. Dengan nada yang sedikit meninggi, Yulius meminta agar Rafael mendengar tanggapannya.

“Kita bicara apa. Kita bahas Amdal dulu. Sebentar dulu, sebentar dulu,” tegas Yulius memotong pembicaraan Rafael.

Agenda pertemuan itu memang membahas terkait lahan 400 hektar yang akan dikelola BOP-LBF.

Namun, Rafael bersikeras untuk terus menyampaikan pendapat karena merasa moderator sudah memberinya kesempatan berbicara.

Karena tidak didengarkan, Yulius lalu bergegas meninggalkan ruangan konsultasi publik.

Selain Yulius, tampil sebagai moderator adalah Plt Sekda Mabar, Kadis Lingkungan Hidup, Dirut Keuangan BOP I Wayan serta Dirut Destinasi, Hery Nabit.

ARJ/Floresa