Floresa.co – Stunting masih tergolong masalah kesehatan yang sangat serius di Kabupaten Manggarai, NTT. Menurut data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2018, 43% anak balita di kabupaten ini terpapar stunting.
Prevalensi stunting ini menurun cukup signifikan bila dibandingkan dengan data Riskesdas 2013 yang mencapai 58%. Meski demikian, menurut standar World Healt Organisation (WHO), prevalensi stunting di atas 20%, sudah tergolong kasus dengan kategori “sangat serius”.
Moina Sagala, Staf Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Manggarai mengatakan, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) setiap tahun, kasus stunting di kabupaten ini bersifat labil; kadang naik, kadang turun.
“Berdasarkan hasil PSG tahun 2016, ada 23,2 % [kasus stunting]. Sedangkan pada
2017 meningkat lagi, jadi 50,3%,” kata Moina, Selasa, 26 November 2019, sambil menambahkan bahwa metode PSG yang dilakukan adalah pengukuran langsung tinggi dan berat badan semua balita di setiap Puskesmas di kabupaten ini.
Hingga Juli tahun ini, kata Moina, kasus stunting di Manggarai sudah ditekan hingga 20%.
“Dari 25.000 lebih anak balita yang kami ukur, ada 3000 lebih anak yang kategori stunting” katanya.
“Kalau di lihat, jumlah ini sangat besar dan butuh keseriusan untuk penanganannya,” lanjutnya.
Minimnya Pemahaman Masyarakat
Tarsisius Hurmali, Direktur Yayasan Ayo Indonesia, lembaga sosial yang mengadvokasi masalah stunting di Manggarai, minimnya pengetahuan masyarakat tentang sebab dan akibat stunting merupakan pemicuh tingginya prevalensi stunting di kabupaten itu.
Ia mengatakan, berdasarkan studi Yayasan Ayo Indonesia, rata-rata masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil berpikir bahwa manusia pendek atau kerdil itu disebabkan oleh faktor genetik.
“Sehingga, selagi orang kerdil itu tidak sakit, menurut mereka, dia adalah orang sehat,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, orang kerdil itu adalah manusia yang gagal tumbuh karena faktor gizi yang rendah, baik selama dalam kandungan maupun saat masih bayi.
Hal tersebut, kata dia, tentunya akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang rendah.
Faktor lain, lanjutnya, masyarakat Manggarai lebih memilih untuk mementingkan urusan pesta-pesta atau upacara-upacara adat daripada urusan kesehatan atau gizi.
“Bahkan di pedalaman itu masih percaya bahwa kesehatan itu datang dari Tuhan, datang dari nenek moyang, datang dari roh-roh,” paparnya.
Selain itu, menurut Maria Alviana Dadu, salah satu kader Posyandu di Desa Bea Mese, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, faktor lainnya adalah masyarakat masih apatis dengan pengetahuan tentang kesehatan.
Ia mengaku, ketika dirinya mensosialisasikan tentang stunting saat posyandu, masyarakat tidak merespons dengan baik.
“Kadang, saat saya omong (jelas) tentang stunting, mereka tidak dengar dan lebih memilih bercerita dengan orang lain,” tuturnya.
Menyebarkan informasi
Menurut Hurmali, salah satu cara agar masyarakat cepat memahami stunting adalah dengan menyebarkan informasi tentang prilaku hidup sehat kepada banyak orang.
Yayasan Ayo Indonesia, kata dia, telah mulai menyebarkan informasi itu sejak 2016.
“Kami yakin bahwa kesehatan orang itu dipengaruhi oleh prilakunya. Kalau prilakunya perlahan-lahan berubah, maka yang mengubah prilaku itu sebenarnya informasi,” katanya.
“Maka, penting sekali untuk menyebarkan informasi terkait dengan kesehatan, terutama stunting itu, kepada sebanyak mungkin orang,”
Ia mengatakan, Yayasan Ayo Indonesia punya cara sendiri dalam menyebarkan informasi tentang stunting agar cepat sampai kepada orang-orang yang berada di tempat yang jauh dan terpencil.
“Yang kami lakukan adalah memilih kader posyandu sebagai orang yang menjadi agen informasi yang dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya,” katanya.
“Itu sebabnya kami bersama Dinkes melatih kader posyandu untuk bisa menjelaskan tentang stunting kepada peserta posyandu setiap bulan. Karena mereka punya audiens yang hampir tetap setiap bulan,” lanjutnya.
Menurut Hurmali, penyebaran informasi ini, sebetulnya tanggung jawab setiap orang.
“Kami berharap bahwa semua pihak seperti sekolah, gereja, rumah sakit, di fasilitas-fasilitas kesehatan, informasi tentang stunting itu harus disebarkan,” tandasnya.
Ia menjelaskan, untuk mengurangi angka stunting tentunya membutuhkan intervensi banyak pihak, terlebih pemerintah.
“Selain pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemerintah desa adalah orang yang bisa memegang kendali yang cukup membuat gerakan ini sungguh-sungguh masif dan menghasilkan capaian yang cepat dalam lima tahun yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Moina, pemerintah Kabupaten Manggarai kini konsen menangani masalah stunting.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan adanya rembuk stunting pada 25 Juli 2019.
Dalam rembuk stunting yang dihadiri oleh para kepala desa dan camat se-kabupaten Manggarai itu, kata dia, menghasilkan kesepakatan, salah satunya adalah semua desa di Manggarai wajib menganggarkan dana Rp 50 juta per tahun untuk penanganan stunting.
Hal itu diamini oleh Agustinus Abu, Staf Desa Golo, Kecamatan Cibal.
Menurut Agus, dana Rp 50 juta untuk penangan stunting itu akan direalisasikan mulai tahun depan.
“Dana itu akan disalurkan ke pos gizi yang akan dibentuk di desa,” katanya.
RAO/Floresa
