BerandaPILIHAN EDITORTerkait Kasus Embung, LPPDM...

Terkait Kasus Embung, LPPDM Desak Polisi Tersangkakan Bupati Manggarai  

Ruteng, Floresa.coLembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai (LPPDM) menuntut Kepolisian Resrot (Polres) Manggarai, NTT untuk menetapkan tersangka kepada Bupati Kamelus Deno terkait dengan kasus proyek embung di Wae Kebong Pagal, Kecamatan Cibal.

“Kami minta kepada Kapolres Manggarai supaya Bupati Kamelus Deno segera ditetapkan jadi tersangka,” kata Ketua LPPDM Marsel Ahang kepada Floresa.co, Senin 25 November 2019.

Ahang menyatakan, desakan itu mereka sampaikan karena Bupati Deno memaksakan proyek itu itu dibangun di kawasan hutan lindung.

Baca Juga: Bangun Embung di Hutan Lindung, JPIC-OFM Adukan Pemkab Manggarai kepada Menteri Kehutanan

Penyelidikan proyek itu sendiri sudah dihentikan oleh Polres Manggarai. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan pada masa kepemimpinan Marsel Sarimin. Ahang menduga, dikeluarkannya SP3 itu syarat dengan kolusi.

Selain Bupati Deno, LPPDM juga medesak Polres Manggarai agar Pokja dan kontraktor proyek itu sebgai tersangka.

Begitu pun mantan Kapolres Marsel Sarimin dan serta mantan Kasat Reskrim, Aldo Febrianto harus ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dinilai bertanggung jawab karena menghentikan penyidikan proyek itu.

Baca Juga: Polres Manggarai Hentikan Penyidikan Kasus Embung di Hutan Lindung

Menanggapi desakan LPPDM, Bupati Deno mengaku proyek tersebut tidak bermasalah. Ia menilai, langkah LPPDM tersebut syarat dengan kepentingan politik.

“Tidak ada pelanggaran hukum itu proyek. Semua izin lengkap. Musim politik. Biasa,” katanya kepada Floresa.co, Senin malam.

Rencananya, LPPDM akan melayangkan tuntutan itu dalam aksi yang digelar di Polres Manggarai pada Selasa, 26 November 2019.

“Kami sebagai LSM bersama masyarakat tuntut Polres Manggarai segera lanjuti kasus proyek embung Wae Kebong di Cibal itu karena dibangun di hutan lindung,” ujar Ahang.

Engkos Pahing/Floresa

 

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.