Labuan Bajo, Floresa.co – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan meminta anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar), NTT untuk memaksimalkan fungsi anggaran demi kemanjuan pembangunan di daerah itu.
“Tugas mereka (DPRD) itu salah satunya budgeting, (anggaran-red) bagaimana anggaran yang ada di Pemda bisa sesuai dengan yang direncanakan, mulai dari pokok-pokok pikiran, semua transparan, bisa dilihat,” kata Basaria saat berdialog dengan anggota DPRD Mabar di Kantor DPRD Mabar, Senin, 11 November 2019.
Kunjungan Basaria bersama tim ke DPRD Mabar ialah untuk memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di kabupaten itu.
Baca Juga: KPK Dorong Pemda dan DPRD Mabar Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi
Menurut Basaria, tugas itu wajib ditunaikan oleh anggota DPRD Mabar mengingat mereka adalah perpanjangan tangan rakyat yang telah memilih mereka pada pemilihan umum lalu.
“Tiga puluh orang ini, mereka adalah perwakilan masyarakat yang ada di kabupaten ini. Kalau mereka tidak berbuat apa-apa, siapa lagi nanti yang akan buat,” katanya.
Adapun langkah teknis yang sudah ditempuh oleh KPK dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi di kabupaten itu ialah dengan merancang sistem seperti E-plannin, E-Budgeting serta managemen asset, managemen pendapatan daerah, serta pengawasan dana desa.
ARJ/Floresa
