Labuan Bajo, Floresa.co – Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) RI berkomitmen memperkuat Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mampu melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pendapatan untuk daerah itu.
Pasalnya Mabar menjadi kabupaten dengan potensi pendapatan yang sangat tinggi khususnya dari sektor pariwisata.
“Kegiatan pencegahan (korupsi) ini, salah satu kegiatan pencegahan yang kita lakukan. Memang Manggarai Barat ini menjadi fokus khusus, karena menjadi daerah wisata, yang mungkin menjadi paling utama di Indonesia, karena satu-satunya ada di sini, Komodo,” kata Komisioner KPK Basaria Panjaitan di Gedung DPRD Mabar, Senin, 11 November 2019.
Pencegahan dan pengawasan itu, kata Basaria agar pendapatan dari sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten itu.
“Kita juga minta DPRD punya kepedulian, dibuat aturan-aturan yang memihak kepada masyarakat,” katanya.
Secara teknis, kata Basaria, pihaknya mencoba membantu menerapkan sistem satu pintu sehingga seluruh pendapatan dan lalu lintas wisatawan di kabupaten itu dapat dipantau.
“Dan, kita minta, anggota dewan, tugasnya sebagai pengawas untuk mengawasi pemerintah daerah supaya mengawasi pemerintah daerah supaya pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mabar, Darius Angkur menyambut baik kehadiran pihak KPK di wilayah itu. Ia berharap, kehadiran lembaga antirasuah itu dapat membantu mamajukan pembangunan.
“Tentu kami sepakat supaya tidak ada korupsi di Mabar yang sama-sama kita cintai apalagi menjadi tujuan wisata internasional sehingga korupsi harus bebes dari Mabar,” katanya.
ARJ/Floresa
