BerandaPERISTIWAWakil Ketua DPRD Mabar...

Wakil Ketua DPRD Mabar Duga Gerakan Penolakan Grab AWSTAR Bermuatan Politis

Labuan Bajo, Floresa.co – Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT Marsel Jeramun menduga perjuangan pihak Asosiasi Transportasi Wisata Darat (AWSTAR) Labuan Bajo yang menolak kehadiran transportasi online Grab beroprasi di kota itu bermuatan politis.

Pernyataan itu disampaikan Marsel usai dirinya membaca  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) AWSTAR di mana dirinya mendapati nama salah satu bakal calon (Balon) Bupati Mabar sebagai penanggungjawab organisasi itu.

“Muda-mudahan organisasi ini murni sosial. Kalau lihat di belakangnya ini, saya tidak mau sebut, salah satunya ini, disebut-sebut calon bupati 2020 ini. Jangan sampai ada muatan politisnya. Kita bisa membaca orang, analisasi dan macam-macam,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu saat pergelaran RDP bersama pihak AWSTAR di Kantor DPRD Mabar, Selasa, 29 Oktober 2019.

“Ini sudah menjadi buku sucinya organisai ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Tidak main-main,” katanya.

Baca Juga: RDP Penolakan Grab Hanya Dihadiri 10 Anggota DPRD Mabar

Marsel sendiri jugas tidak menyebut secara spesifik siapa Balon Bupati yang dimaksud.

Lantas, pernyataan Marsel membuat anggota AWSTAR yang duduk di bagian selatan ruang rapat DPRD bersuara. Salah satunya ialah Humas AWSTAR, Melkiades Sayudin yabg langsung membantah pernyataan Marsel.

“Tidak ada (muatan politis) sama sekali pa,” kata  Melkiades Sayudin.

Bersama Marsel, ada Ketua DPRD Mabar Edi Endi, yang memimpin RDP itu. Edi sendiri merupakan salah satu Balon Bupati Mabar 2020. Hadir juga delapan anggota DPRD lainnya. Sementara sisanya, sekitar 20-an orang tidak hadir.

RDP yang berakhir sekitar pukul 14.30 Wita itu menghasilkan sejumlah rekomendasi dari pihak DPRD untuk AWSTAR. Salah satunyanya agar pihak AWSTAR memperkuat diri secara organisasi serta memenuhi semua kewajiban-kewajibannya.

Pihak DPRD juga mengharapakan pihak AWSTAR agar memberi waktu kepada lembaga untuk mengkaji tentang transportasi online Grab.

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rezim Penghancur di Bowosie

Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yang lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yang meng-capture kekuasaan. Ketakutan akan ada agenda diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat lokal begitu kuat, karena di atas tanah leluhur masyarakat, negara “menggadaikan” hak-hak masyarakat untuk kepentingan korporasi.

Galeri: Aksi Warga Compang Longgo, Mabar Tuntut Pemerintah Perbaiki Bendungan Rusak

Floresa.co - Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Bantuan Rumah di Desa Perak, Cibal:  Staf Desa Jadi Penerima, Camat Protes

Ruteng, Floresa.co - Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di...

Bersamaan dengan Puncak Anugerah Pesona Indonesia, Warga Labuan Bajo Gelar Festival “Selamatkan Hutan Bowosie”

Seperti ‘desing peluru tak bertuan,’ penggalan bait dalam senandung ‘Sunset di Tanah Anarki’ karya Supermen Is Dead, begitulah kira-kira rencana pembangunan pariwisata di Hutan Bowosie serta kebun dan tanah rumah warga. Tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi. Tiba-tiba muncul begitu saja. Menghujam hati. Menguras waktu, tenaga dan emosi warga. Hari-hari pun menjadi tak benderang.