Floresa.co – Setidaknya lebih dari 200 orang warga Manggarai Raya, sebagiannya masih bayi, yang selama ini mengadu nasib di Papua menyatakan ingin pulang karena merasa kondisi di daerah tersebut tidak aman lagi bagi mereka.
Sebagian dari mereka kini sudah mengungsi ke Jayapura, ibukota Provinsi Papua dan sebagian lagi masih tertahan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya karena ketiadaan biaya, demikian informasi dari Anselmus Narang, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Manggarai Jayapura.
Anselmus menghubungi Floresa.co dari Jayapura pada Minggu malam, 6 Oktober 2019 dan mengisahkan situasi yang sedang mereka alami.
Ia mengatakan, saat ini ada 155 warga dari tiga kabupaten di Manggarai, yaitu yakni Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur yang selama satu pekan terakhir berada di posko pengungsian di kompleks TNI Angkatan Udara Batalyon 751, Infar Gunung, Bandara Sentani, Jayapura, yang ingin kembali ke kampung halaman mereka.
Sebagian lainnya, sekitar 80-an orang, jelas Ansel, masih berada di Wamena.
Ia menyatakan, mereka ingin kembali ke Manggarai, karena merasa tidak nyaman lagi bekerja di wilayah Papua.
“Kami ingin pulang kampung. Kami mohon dukungan dan partisipasi dari pemerintah Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur,” katanya.
Menurut pria asal Lembor ini, nasib ratusan warga itu memprihatinkan.
Di antara para pengungsi, kata dia, ada 30 anak-anak, yang didominasi anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan lansia.
Ia menyatakan, sejauh ini mereka sudah melakukan komunikasi dengan Bupati dan Ketua DPRD Manggarai Barat, namun belum ada kepastian terkait tindak lanjut dari komunikasi itu.
Anselmus menyatakan, Bupati Agustinus Ch Dula menyatakan kepada mereka bahwa ia akan membahas terlebih dahulu masalah ini dengan anggota dewan.
“Saya akan koordinasi dengan DPRD dulu untuk mengatai persoalan itu,” demikian jawaban Dula, yang dikutip Anselmus.
Sementara itu, Ketua DPRD, Edy Endi menjelaskan bahwa dirinya masih sibuk dengan acara lain.
“Saya masih di kampung, ada acara syukuran dan penti (pesta adat – red). Lagi pula tidak bisa ambil keputusan pribadi kecuali pak bupati,” demikian jawaban Edy.
Anselmus mengatakan, kini mereka juga masih berupaya berkomunikasi dengan Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur.
Kerusuhan meletus di Wamena pada 23 September lalu, yang mengakibatkan 33 orang tewas dan ratusan lainnnya luka-luka.
Kejadian itu bermula dari aksi unjuk rasa warga setempat merespon pernyataan dari seorang guru di sebuah sekolah di Wamena yang menyebut murid penduduk asli sebagai monyet, demikian laporan media.
Pemerintah mengklaim, pelaku kerusahan itu adalah kelompok kriminal bersenjata, meskipun banyak juga yang meragukan klaim itu. Proses pengusutan masih dilakukan hingga kini.
Kejadian itu memicu eksodus ribuan warga pendatang, di mana sebagiannya sudah kembali ke kampung halaman mereka.
Namun, sebagian lagi masih bertahan di pengungsian dan ada juga menyatakan akan kembali dan bertahan di Papua.
Engkos Pahing/Floresa
