BerandaPERISTIWAKonsultasi Publik RRTR Labuan...

Konsultasi Publik RRTR Labuan Bajo: Tidak Dihadiri Tokoh Masyarakat, Media juga Tidak Diundang

Labuan Bajo, Floresa.co – Konsultasi Publik Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di sekitar kawasan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo – Flores, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART) RI tidak dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Selain itu, media massa setempat juga tidak diundang.

Pantauan Floresa.co, acara yang digelar di Hotel La Prima Labuan Bajo, Kamis, 22 Agustus 2019 itu, dihadiri sekitar 50-an orang. Dalam daftar undangan yang dikeluarkan Pemda Mabar dan diteken oleh Sekda Rofinus Mbon pada 15 Agustus 2019 yang salinannya diperoleh Floresa.co, kuota udangan paling banyak ialah pejabat dari kementerian, yakni 22 orang. Lalu diikuti oleh pejabat Provinsi NTTsebanyak 9 orang.

“Sehubungan dengan Pelaksanaan Penyusunan Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata (BOP) Kawasan Pariwisata Labuan Bajo, tahun Tahun Anggaran 2019 oleh Direkorat Penataan Kawasan Kementarian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, maka dipandang perlu melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan terkait,” demikian kutipan surat udangan yang salinannya didapat media ini.

Baca Juga: Pegiat Wisata Tolak Tandatangani Berita Acara Konsultasi Publik RRTR Labuan Bajo

Lalu, pejabat lingkar Pemda Mabar dibagi dalam dua kelompok. Pertama berjumlah sembilan orang,  antar lain diisi oleh sekertaris daerah, Camat Komodo dan Camat Boleng, Kepala Desa Wae Kelambu, Batu Cermin dan Tanjung Boleng, dan bebera lainnya.

Kelompok kedua ialah Tim Pendamping Penyusun RRTR yang terdiri dari para kepala dinas dan beberapa lainnya yang berjumlah 13 orang. Adapun undangan lain-lainnya ialah Direktur BOP, pihak Pertaminn, Syahbandar Pelabuhan, PLN serta beberapa LSM.

Tokoh masyarakat juga diundang, namun kuotanya hanya dua orang. Namun, dalam daftar hadir, tidak ada satu pun yang hadir. Penggiat pariwisata juga kuotanya dua orang dan semuanya hadir.

Sementara itu, media massa sama sekali tidak ada dalam daftar udangan. Floresa.co hadir dalam kegiatan itu karena mendapat informasi melalui grup-grup whatsapp.

Luas wilayah yang akan diatur melalui RRTR itu mencapai 3.538,73 hektar yang mencakup Kecamatan Komodo dan Kecamatan Boleng. Sementara itu, luas wilayah itu BOP sendiri mencapai sekitar 400 hektar.

ARJ/Floresa

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

10 Pelukis asa NTT Gelar Pameran Lukisan di TIM

Jakarta, Floresa.co - 10 orang pelukis asal Nusa Tenggara Timur (NTT)...

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Dere Serani, Lagu Rohani Manggarai Kini Hadir dalam Kemasan Instrumental

FLORESA.CO - Musisi muda asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Joe...

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Konservasi vs Investasi

Oleh: GREGORIUS AFIOMA, Peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace Pemerintah perlu...