Pemandangan di Pulau Pada (Foto: Gregorius Afioma/Floresa)r

Floresa.co – Meskipun izin privatisasi oleh dua perusahaan dalam kawasan TNK tahun lalu tidak diteruskan, namun pertanyaan seputar siapa pemilik dua perusaaan tersebut masih menjadi tanda tanya.

Apalagi belum jelas kelanjutan soal dua perusahaan tersebut, apakah izinmya dicabut atau tidak, padahal sudah setahun berlalu.

Juga apakah mereka berhenti berupaya  mendirikan restoran dan hotel sembari melihat Komodo di pulau Rinca atau menikmati pemandangan di pulau Padar dari resort mereka ataukah mereka masih berupaya bermanuver untuk tetap mengegolkan rencananya.

Tidak ada yang tahu. Kementarian Ligkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lembaga negara dan milik segenap bangsa Indonesia itu tersebut, tidak pernah mengungkapkan ke publik siapa pemilik perusahaan-perusahaan tersebut.

Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar, dalam lawatan kami ke Kantor KLHK hanya berupaya menenangkan peserta audiensi dengan menunjukkan kedekatannya dengan beberapa  tokoh NTT.

“Bang Vicky,” katanya menyebut Viktor Laiskodat. Tidak lain adalah koleganya di Partai Nasional Demokrat. Ia juga mengungkapkan kekagumannya pada kecerdasan orang NTT pada umumnya.

Dalam diskusi itu, ia tidak menyebut siapa pemilik dua perusahaan tersebut. Atau ia tidak menyebut perusahaan-perusahaan lain yang sedang berupaya memprivatisasi kawasa TNK.

Sebaliknya, untuk masalah yang hangat waktu itu, ia membentuk tim investigasi. Sebuah tim yang diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang untuk menyelidiki kasus tersebut.

Modus penyelesaian soal yang sama juga terjadi saat ada rencana penutupan TNK pada tahun ini. Kendati KLHK memastikan bahwa kondisi TNK baik baik saja dan tidak seperti yang diperkirakan Laiskodat, KLHK tetap membentuk tim investigasi.

Bagaimana dinamika dari tim ini? Siapa sebenarnya pemilik dari dua perusahaan tersebut?

Keraguan

Suatu ketika orang dalam KLHK memberitahukan sejumlah nama dibalik upaya privatisasi di dalam kawasan TNK. Mereka bahkan menyebut beberapa nama kaki tangan dalam mengurusi proses perizinan perusahaan-perusahaan itu.

Beberapa nama mudah dikenali. Mereka punya jaringan bisnis di sekitar Kota Labuan Bajo. Ada juga yang terlibat dalam proses privatisasi Pantai Pede, salah satu pantai tersisa untuk public setelah yang lain sudah dikuasai pemodal. Namun ketika dimintai dokumen, dia ragu.

“Membocorkan dokumen yang dirahasiakan para atasan berisiko,” katanya.

Baca Juga: Konservasi vs Investasi

Bahkan menurutnya, seorang kepala balai saja belum tentu berani mengungkapkan ke publik. Karenanya pegawai di lingkungan KLHK lebih memilih diam saja meskipun tahu bahwa ada yang tidak beres.

Nama yang sama yakni pemilik perusahaan dalam kawasan TNK disebutkan di Jakarta dalam pertemuan dengan beberapa orang tahun lalu. Seorang pengacara bercerita panjang lebar tentang jaringan perusahaan dari pemilik tersebut.

“Mereka sudah katam dalam bisnis yang begini. Mereka bergelut di bisnis yang sama di beberapa tempat berbeda di kawasan konservasi,” kata pengacara tersebut.

Mengingat jaringan kekuasaan politik, hukum, dan bisnisnya yang kuat, Ia menambahkan bahwa mereka sulit dilawan.

“Mereka tidak mungkin mundur,” jelasnya.

Ia juga menolak untuk disebutkan sebagai referensi soal kepemilikan perusahaan-perusahaan yang memprivatisasi kawasan kawasan TNK.

Tim Investigasi

Terbentuknya tim investigasi mendapat reaksi yang berbeda di lapangan. Terhadap tim investigasi untuk upaya privatisasi dalam kawasan TNK tahun lalu, DPRD Mabar bereaksi keras.

“Tidak perlu tim investigasi lapangan. Yang harus diinvestigasi adalah di sana (Jakarta) yang memberikan izin,” kata Belasius Jeramun, Ketua DPRD Mabar.

Setahun berlalu, hasil kerja tersebut hingga sekarang belum diumumkan. Apakah izin dua perusahaan tersebut sudah dicabut atau tidak.

Sementara itu, tahun ini rencana gubernur menutup Pulau Komodo menyita perhatian yang lain lagi. Kendati memastikan TNK aman-aman saja, KLHK tetap membentuk tim investigasi terpadu.

Hasil kerja tim ini diumumkan pada bulan Agustus. Saat itu barulah diketahui apakah pulau Komodo ditutup atau tidak. Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat mempercayai kerja tim ini.

“Ini kerja yang dilakukan oleh orang-orang profesional di bidangnya, kita tunggu hasilnya,” kata Maria Geong, wakil bupati Manggarai Barat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Mabar.

Seperti apa kerja tim tersebut? Siapa-siapa nama yang tergabung dalam tim investigasi ini?

Wisata Alam Eksklusif

Seorang wartawan TV Nasional menyodorkan surat keputusan menteri KLHK, Siti Nurbayah terkait tim terpadu. Judulnya, “PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI KAWASAN TUJUAN WISATA ALAM EKSKLUSIF.”

Kawasan wisata eksklusif? Saya penasaran saat membaca lima keputusan di dalamnya. Bukankah tim ini membahas revitalisasi kawasan konservasi sedemikian sehingga menghembuskan wacana merelokasikan masyarakat dalam kawasan? Mengapa tidak tercantum secara spesifik pembahasan apakah masyarakat di Pulau Komodo direlokasi atau tidak?

Yang mengherankan, mengapa temanya tujuan wisata eksklusif jika wacana utama di balik penutupan itu adalah murni untuk konservasi? Apakah ini artinya penduduknya direlokasi sementara perusahaan boleh masuk dan mengelolah kawasan wisata eksklusif dengan tarif senilai 500 dollar?

Baca Juga: Pemilik Perusahaan Sekaligus Ketua Tim Percepatan Ekowisata Nasional Jadi Pembicara dalam Acara BOP Labuan Bajo – Flores

Wartawan itu menyepakati kebingungan itu. Ia sejurus kemudian menunjukkan kepada saya nama-nama yang tergabung dalam tim.

Di antara sekian banyak nama yang tertera di sana, diantaranya paling banyak adalah para kepala dinas di Manggarai Barat, dia menunjukkan secara spesifik di bagian tenaga ahli.

“Kamu kenal ini siapa?” tanyanya sambil menunjuk pada satu nama.

Saya teringat cerita seorang pegawai di BTNK dan seorang pengacara sebelumnya. Nama yang sama.

“Bagaimana ini bisa bekerja? Anda dihargai sebagai tenaga ahli, tetapi juga seorang pebisnis. Dipakai negara untuk menilai apakah itu mungkin atau tidak, sementara Anda punya kepentingan di sana. Bukankah ini konflik kepentingan?”

Dia tertawa mendengar celotehan saya.

“Anda kenal kan? soalnya masyarakat di sini masih banyak yang belum kenal dia. Apalagi masyarakat Komodo yang jadi target relokasi,” katanya lagi untuk memastikan.

BOP

Kendati masih kontroversial, Badan Otorita Wisata (BOP) Labuan Bajo Flores masih kebut dengan rencana pembangunan wisata di Labuan Bajo. Hari senin, 29 Juli kemarin, “BOP Labuan Bajo Flores Perwakilan Jakarta,” menggelar seminar dan sarasehan dalam rangka akselerasi pengembangan wisata super prioritas Labuan Bajo-Flores.

Menariknya, meskipun tidak diundang, beberapa aktivis turut serta dalam diskusi tersebut. Dalam suatu sesi diskusi, seorang peserta yang aktif dalam demonstrasi menolak relokasi penduduk Komodo, mengajukan pertanyaan kepada salah satu narasumber yang pakar di bidang ekoturisme.

“Apakah Anda pemilik dua perusahaan yang privatisasi dalam kawasan TNK tahun lalu?”

“Iya. dua perusahaan itu milik saya,” jawab David Makes dalam pertemuan tersebut.

Jawabannya mengejutkan mengingat berbagai pihak terlampau sungkan menyebut namanya secara terbuka.

David Makes masih memiliki hubungan keluarga dengan Josua Makes, pemilik usaha hotel dan restoran Plataran Komodo.

Baca Juga: BOP: Negara Rasa Perusahaan

Plataran Komodo juga dikenal bukan karena usaha melainkan juga karena memiliki penguasaan tanah di sekitar kota Labuan Bajo dengan plang plataran Komodo.

Menariknya, kendati David Makes punya perusahaan yang bermasalah dalam kawasan, ia dipercayakan oleh Menteri KLHK, Siti Nurbayah menjadi tenaga ahli dalam merancang kawasan wisata alam eksklusif yang tentunya sejalan dengan keinginan Gubernur Viktor Laiskodat yang berambisi menaikan tarif masuk senilai 500 dollar.

Apakah izin dua perusahaan tahun lalu dicabut atau justru menemukan jalan baru? Apakah penduduk benar-benar direlokasi? Apa peran yang dimainkan BOP? Apakah gubernur bertentangan dengan KLHK dimana menterinya dari partai yang sama? Ataukah hanya berselisih dengan Dirjen.

Kita tunggu jawabannya bulan Agustus. Yang jelas, kepentingan siapapun dimainkan dengan cara apapun, rakyat dalam kawasan tetap jadi korban.

GA/Floresa