Floresa.co – Partai politik, baik yang berada dalam gerbong pemerintah maupun yang bertindak sebagai oposisi sama-sama memiliki peran penting demi memastikan jalannya demokrasi, demikian kata Ansy Lema, anggota DPRI RI terpilih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan perannya masing-masing, kata dia, keduanya bisa berkontribusi agar kesejahteraan bersama, bisa terwujud.
Ansy, yang berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019, mengatakan, aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik sebagai salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi.
“Partai politik memiliki tugas mengagregasi berbagai kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan,” ujar Ansy dalam diskusi bertajuk Menakar Komposisi Kabinet Kerja Jilid II itu yang diadakan oleh Vox Point.
Selain Ansy, pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah analis politik CSIS, Arya Fernandez; Faldo Maldini dari PAN; dan Wakil Ketua DPN Vox Point, Goris Lewoleba.
Partai politik, demikian Ansy, mempertemukan dan memformulasi kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui kelompok kepentingan, yaitu organisasi atau komunitas yang memperjuangkan aspirasi kolektif kelompok tertentu, seperti serikat pekerja, kelompok buruh, kelompok profesi, maupun masyarakat madani, yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam konteks lebih luas, yang terkait dengan isu hak asasi manusia, gender dan lain-lain.
Partai politik, kata dia, mengidentifikasi dan memformulasi kepentingan masyarakat yang disuarakan keduanya, kemudiannya mengubahnya menjadi platform partai, yakni rangkaian prinsip, kebijakan, atau program yang dirumuskan untuk menarik masyarakat pemilih pada pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden.
“Melalui rangkaian sosialisasi politik, masyarakat yang disuguhkan gagasan berbagai partai akan memilih dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperbandingkan platform partai,” papar mantan juru bicara mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam di Pilgub 2017 ini.
Namun, Ansy mengingatkan bahwa setelah melalui sosialisasi politik, partai politik harus tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat konstituen melalui perumusan kebijakan dalam tataran legislatif maupun eksekutif.
“Itulah alasan partai politik sebagai institusi sangat penting bagi demokrasi,” katanya.
Pelembagaan partai politik, kata dia, merupakan salah satu pilar penyokong demokrasi, karena partai politik dianggap sebagai penengah sekaligus representasi resmi aspirasi masyarakat.
Partai politik, kata dia, menjadi penghubung antara proses-proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
Ansy, yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, agar demokrasi bisa berjalan dengan sehat, maka penting adanya partai yang mengambil jalan sebagai oposisi.
Karena itulah, kata dia, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 misalnya, mesti tetap memilih jalur demikian dan sebaiknya tidak abu-abu dalam menentukan sikap politik.
“Saya berharap mereka (pendukung Prabowo-Sandiaga) tetap konsisten menjaga posisinya untuk menegakkan kehormatan demokrasi. Ini penting untuk menjaga checks and balances guna memastikan kualitas kebijakan pemerintah,” katanya.
“Kalah pemilu berarti siap berada di luar pemerintahan dan membangun kualitas oposisi yang kuat. Menang pemilu, sebaliknya, siap memimpin dan melaksanakan kebijakan yang sudah dikampanyekan,” ujar Ansy.
Ia mencontohkan ketegasan sikap PDIP yang menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY.
Bahkan, kata dia, PDIP pernah berpengalaman menjadi oposisi dalam tekanan atau represi dari rezim diktator Orde Baru.
“Oposisi itu penting bagi demokrasi,” kata Ansy.
Pada bagian akhir pemaparannya, politisi kelahiran Kupang itu meyakini bahwa Kabinet Jokowi-Ma’ruf akan diisi para calon menteri yang memiliki kepantasan akademik, kepantasan integritas, dan kepantasan menjadi profesional.
“Dukungan kuat terhadap Jokowi-Ma’ruf sebanyak 60 % di parlemen berdasarkan penetapan KPU, juga komitmen Jokowi bahwa ia tidak mempunyai beban lagi, menunjukkan adanya kemungkinan itu,” katanya.
“Apapun calon menteri, entah dari kalangan profesional ataupun partai politik akan diseleksi agar searah-seiring dengan visi kepemimpinan Jokowi,” pungkasnya.
ARL/Floresa
